INFOJAMBI.COM — Krisis keuangan terus menghantui Pemerintah Provinsi Jambi. Bahkan pada tahun 2025 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi mengalami penurunan drastis, kurang lebih 833 miliar rupiah. Sebuah angka yang besar dan mempengaruhi capaian pembangunan Provinsi Jambi.
Kenyataan pahit ini diketahui dari KUA PPAS APBD Murni 2025 yang hanya diproyeksikan Rp.4.360.382.820.291,-. Besaran APBD ini jauh lebih kecil dibanding APBD Perubahan 2024 yang mencapai Rp.5.193.411.463.748,-.
Baca Juga: Melihat Performance Bank Jambi Dalam Indikator GRC
"Miris ya, jauh dari mantap. APBD Provinsi Jambi justeru menurun. Ini bukti ekonomi kita menurun. Semua sektor pendapatan berkurang, mau dibawa ke mana provinsi ini oleh pemimpinnya," kata pengamat Dr Noviardi Ferzi, Sabtu, 2 November 2024.
Noviardi mengatakan, penurunan APBD Provinsi Jambi dapat dilihat dari rencana target pendapatan daerah sebesar Rp.4,31 triliun. Jumlah itu berkurang Rp.354,51 miliar dibanding dengan APBD Murni tahun anggaran 2024 yang ditetapkan Rp.4,66 triliun, atau turun 7,6 persen.
Baca Juga: Pesantren Disuruh Tanam Cabai Demi Tekan Inflasi, Noviardi Ferzi : Bukan Solusi
"Jika kita baca dari pengantar KUA PPAS, penurunan target pendapatan daerah disebabkan oleh penurunan target pada hampir semua komponen pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sama. Lebih gawat lagi jika transfer pusat juga turun," ujarnya.
Noviardi berpendapat, perencanaan APBD Provinsi Jambi dari tahun ke tahun jangan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Dengan disesuaikannya kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, dalam perencanaan anggaran mesti ada prioritas dari yang dibutuhkan.
Baca Juga: Pengaruh Suku Bunga BI dan Inflasi yang Semakin Tinggi
"Jangan menyusun APBD karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Jadi, kalau karena kebutuhan memang benar-benar yang prioritas, kebutuhan rakyat ya, bukan kebutuhan pilkada, pilgub ini," jelasnya.
Noviardi menambahkan, penyusunan APBD harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.
Noviardi mengingatkan Pemprov Jambi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi agar mendukung transformasi ekonomi, seperti inflasi, ketahanan pangan dan stabilitas harga, stunting, investasi, terutama terkait kemiskinan ekstrem.
"Mohon di kabupaten/kota kaitannya dengan struktur politik anggaran untuk APBD 2025, juga menyangkut bagaimana bisa mengurangi menangani kemiskinan ekstrem, baik itu kaitannya dengan kebutuhan infrastruktur dasar, mengurangi beban pengeluaran orang miskin, menambah daya beli, maupun pengurangan kantong-kantong kemiskinan," tandasnya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
