Mitos Politik dan Realitas Historis Kesultanan Jambi

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi

SEJARAH kesultanan Jambi dalam penulisan populer sering kali terjebak dalam pusaran romantisme sejarah yang mencampurkan tradisi lisan, legenda genealogis, dan fakta sejarah tanpa pemisahan metodologis yang tegas. Salah satu contoh yang paling kentara adalah penempatan Datuk Paduka Berhala sebagai pendiri Kerajaan Melayu Jambi pada tahun 1460.

Secara akademis, figur ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen konstruksi legitimasi politik dalam tradisi historiografi Melayu daripada sebuah fakta historis yang dapat diverifikasi melalui sumber primer sezaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Barbara Watson Andaya dalam Perak, the Abode of Grace (1979), silsilah raja-raja Melayu umumnya disusun di kemudian hari, terutama setelah proses Islamisasi, untuk memperkuat klaim kekuasaan sehingga tidak dapat diperlakukan setara dengan catatan kronik atau arsip kolonial yang lebih empiris.

Penempatan Datuk Paduka Berhala sebagai pendiri Jambi pada tahun 1460 merupakan strategi "Islamisasi masa lalu" yang bertujuan menciptakan diskontinuitas dengan era Hindu-Buddha sekaligus membangun kedaulatan baru.

Dalam narasi historiografi Melayu, sosok ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan legitimasi universal Islam (melalui asal-usulnya yang diklaim dari Arab atau Turki) dengan legitimasi teritorial lokal melalui pernikahannya dengan Putri Selaras Pinang Masak.

Menurut saya, fenomena ini adalah bentuk invention of tradition atau konstruksi tradisi. Sebagaimana argumen Barbara Watson Andaya, silsilah ini tidak disusun sebagai catatan kronis yang empiris, melainkan sebagai instrumen diplomatik dan politik.

Dengan menetapkan figur "suci" sebagai leluhur, Kesultanan Jambi memiliki posisi tawar yang kuat untuk menyatukan suku-suku pedalaman (kaum Batin) dan menegaskan kemandiriannya di hadapan kekuatan regional seperti Johor, Minangkabau, maupun penetrasi kolonial.

Kemudian itu, soal proses transformasi Jambi menjadi kesultanan Islam pada awal abad ke-17 pun tidak berlangsung secara linear dan tegas sebagaimana sering digambarkan dalam narasi umum.

Arsip VOC menunjukkan bahwa hingga dekade kedua abad ke-17, para penguasa Jambi masih menggunakan gelar lokal seperti panembahan dan orang kaya, yang menandakan bahwa adopsi gelar sultan bersifat gradual serta simbolik, bukan merupakan perubahan institusional yang bersifat langsung (Barbara Watson Andaya, 1979; Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, Vol. 2, 1993).

Oleh karena itu, penetapan tahun 1615 sebagai titik pasti berdirinya Kesultanan Jambi perlu diperlakukan secara kritis dan sangat kontekstual.

Ketidakpastian ini juga merambah pada klaim mengenai kejayaan ekonomi Jambi sebagai pelabuhan lada terbesar kedua di Sumatra setelah Aceh. Reid (1993) dalam kajiannya mengingatkan bahwa perdagangan lada bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada stabilitas politik serta jaringan dagang regional yang dinamis.

Penelitian oleh Arif Rahim dalam Kesultanan Jambi dalam Jaringan Perdagangan Antar Bangsa (1480-1834) justru menegaskan bahwa posisi Jambi dalam jaringan perdagangan internasional tidak pernah sepenuhnya dominan, melainkan kerap mengalami pasang surut akibat konflik internal serta persaingan sengit dengan Palembang dan Johor.

Bahkan, angka keuntungan sultan yang sering disebut-sebut mencapai 30 hingga 35 persen tidak ditemukan secara eksplisit dalam arsip dagang VOC, sehingga lebih menyerupai estimasi longgar daripada data kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, penggambaran struktur pemerintahan Kesultanan Jambi yang seolah memiliki mekanisme checks and balances menyerupai negara modern merupakan sebuah bentuk anokronisme yang nyata. Struktur adat seperti kerapatan dan dewan bangsawan pada dasarnya berfungsi sebagai forum musyawarah elite tradisional, bukan sebagai lembaga legislatif atau eksekutif dalam pengertian konstitusional modern.

Sartono Kartodirdjo (1992) dalam kajian Sejarah Melayu Jambi telah mengingatkan bahwa penggunaan terminologi politik modern dalam menjelaskan sistem kekuasaan tradisional berpotensi menyesatkan karena mengabaikan konteks sosial dan budaya zamannya.

Selanjutnya mengenai konflik Johor-Jambi pada paruh akhir abad ke-17 juga sering kali dilebih-lebihkan, terutama terkait klaim kehancuran total Johor dan perampasan harta dalam jumlah fantastis.

Leonard Y. Andaya dalam The Kingdom of Johor, 1641-1728 (1975) mencatat bahwa meskipun serangan Jambi berdampak besar, peristiwa tersebut tidak sampai menghancurkan struktur politik Johor secara permanen.

Arif Rahim menunjukkan bahwa konflik tersebut justru menjadi titik lemah yang membuka ruang bagi penetrasi VOC dalam urusan politik lokal di kedua belah pihak.

Lalu, terkait kemunduran Kesultanan Jambi, faktor utamanya bukan semata-mata kelemahan internal, melainkan intervensi sistematis VOC yang menciptakan dualisme kekuasaan dan ketergantungan ekonomi melalui perjanjian dagang yang timpang (Riska Khairunnisa Pasaribu dkk., Dualism of the Sultanate in Jambi, 2024).

Kondisi ini mencapai puncaknya pada abad ke-19, di mana perlawanan Sultan Thaha Saifuddin harus dipahami bukan hanya sebagai simbol heroisme antikolonial, tetapi juga sebagai respons terhadap fragmentasi elite lokal dan perubahan struktur ekonomi global yang drastis.

Dengan demikian, historiografi Kesultanan Jambi perlu diletakkan dalam kerangka sejarah sosial dan ekonomi yang kritis, agar tidak jatuh menjadi mitologi politik yang hanya memperkuat identitas simbolik namun melemahkan pemahaman dan akurasi atas dinamika sejarah itu sendiri. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com