EDITOR : PM || LAPORAN : BS
INFOJAMBI.COM - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan yang melandasi gencarnya pimpinan MPR menyerap asprasi ke berbagai elemen masyarakat seperti tokoh-tokoh bangsa, pimpinan partai politik, pimpinan ormas dan ormas keagamaan, pimpinan media massa nasional untuk bermusyawarah, berdiskusi dan meminta masukan terkait wacana amandemen UUD 45.
Baca Juga: Penguatan MPR Bisa Melalui Amandemen UUD atau UU MD3
“Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut juga masih akan digencarkan lagi oleh Pimpinan MPR kedepannya, agar bahan kajian tentang amandemen lengkap sehingga keputusan yang diambil akan tepat nanti, " ujar Syarief Hasan dalam dialog Empat Pilar "Fokus MPR Lima Tahun Ke depan" bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Ahmad Riza Patria dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago di Kompleks MPR RI Senayan Jakarta, Senin (2/3/2020).
.
Syarif mengaku dirinya aktif bersama pimpinan MPR lainnya menyambangi masyarakat di daerah-daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, berdialog dengan rakyat dan kepala-kepala daerah serta para akademisi di berbagai perguruan tinggi. Bahkan dia melihat masyarakat sangat antusias. "Banyak pendapat, gagasan, masukan, yang berkembang selama melakukan serap aspirasi.
Masukan itu kata Syarif diantaranya pertama, ada yang menginginkan untuk dilakukan perubahan terbatas UUD hanya kepada GBHN. Kedua, ada yang menginginkan agar amandemen dilakukan sekaligus melakukan perubahan ke hal-hal lainnya, seperti melakukan perubahan masa jabatan Presiden. Ketiga, menginginkan UUD dikembalikan seperti dulu, dimana MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden mandataris MPR. Pandangan lainnya menyatakan bahwa UUD yang sekarang ada sudah baik.
Baca Juga: DPD RI : Amandemen Kelima Harus Dimasukkan dalam Lembaga Negara
“Sangat beragam aspirasinya, tetapi itulah demokrasi. Itulah pendapat rakyat, harus dihargai semua sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” katanya.
Senada dengan Syarief Hasan, Ahmad Riza Patria juga menyebutkan bahwa isu atau wacana amandemen terbatas UUD 1945 dan penghidupan kembali GBHN adalah hal yang masih menarik untuk difokuskan MPR lima tahun ke depan.
Baca Juga: Firman Subagyo : Diplomasi Parlemen Harus ke Negara Penganut Civil Law
“Kami sendiri, waktu itu berpendapat bahwa GBHN itu perlu, agar jangan sampai arah pembangunan bangsa ini hanya bergantung kepada pemerintah atau Presidennya. GBHN diperlukan agar arah pembangunan menjadi jelas,” katanya.|||
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
