Senin, 29 Mei 2017 | 09:00

Nasib Guru Non-PNS Terancam, Zola Akan Berjuang Mati-Matian

Zumi Zola bersama siswa SMA || humasprov
Zumi Zola bersama siswa SMA || humasprov

KOTAJAMBI — Gubernur Jambi, H. Zumi Zola, berharap keuangan Pemprov Jambi bisa lebih stabil, termasuk jika terjadi lagi tunda salur Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Harapan itu disampaikan Zola pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu siang. Pada kesempatan ini ditandatangani Nota KUA–PPAS APBD Provinsi Jambi 2017.

Zola mengaku telah berkonsultasi dengan kementerian terkait. Hasilnya, defisit anggaran dan tunda salur DAU masih mungkin terjadi. Solusinya, dilakukan penajaman program melalui hearing antara komisi dan mitra kerja.

Pemprov Jambi mengapresiasi pembahasan melalui komisi maupun badan anggaran. Kritik, saran, pendapat dan masukan bersifat konstruktif bertujuan agar program dapat direalisasikan sesuai target, sasaran, indikator dan waktu.

“Laporan badan anggaran soal hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS kami perhatikan, guna perbaikan penyusunan APBD 2017,” ujar Zola.

Gaji guru SMA dan SMK yang honorer menjadi perhatian dan pertimbangan Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi, seiring peralihan kewenangan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Saat ini ada sekitar 5.000 guru SMA dan SMK non-PNS. Dana untuk membayar gaji mereka mencapai Rp 96 miliar setahun. Masalah ini sudah dikoordinasikan dengan Mendikbud, dengan harapan pemerintah pusat ikut membantu.

Waktu yang sempit membuat kemungkinan itu sangat kecil. Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi harus mempertimbangkan kondisi terburuk. Jika pemerintah pusat tidak bisa membantu, mesti dicari solusi lain.

“Dana Rp 96 miliar itu harus kita cari sumbernya. Tidak mungkin lepas tangan. Saya tetap memperjuangkan ke kementerian, tapi semua tahu, kementerian pun banyak defisitnya,” kata Zola.

Ketika ke Solo, belum lama ini, Zola bertemu Mendikbud. Wacana itu masih terbuka, tapi kecil kemungkinan. Kemungkinan paling jelek, harus dianggarkan sendiri.

“Tidak bisa dibebankan ke pemkab/pemkot. Ini sudah jadi wewenang pemprov. Apalagi sekarang sekitar 1.500 kelas baru harus dibangun. Anggaran itu harus ada. Kita jamin dulu nasib para guru non PNS ini,” tutur Zola. (infojambi.com)

Laporan : Doddi Irawan

Kategori Pendidikan dan Iptek

Tags: ,,,,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.