JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Partai Hanura, akhirnya secara resmi menetapkan Osman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum, dan mengangkat Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.
Dua putusan tersebut diambil secara aklamasi, setelah sebelumnya mendengarkan pendapat dari seluruh ketua DPD, Ortom dan Orsap Partai Hanura, Rabu (21/12) malam, di kantor DPP Hanura, Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur.
Munaslub juga menetapkan Ketua Dewan Pembina sebagai ketua formatur, dan Ketua Umum sebagai sekretaris formatur, untuk melakukan revitalisasi organisasi di tingkat pusat sesuai dengan aspirasi yang berkembang di arena munaslub.
Sebagai ketum Hanura, Oso mengaku masih agak cangggung, menyatakan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, atas Munaslub yang berlangsung secara elegan dan efektif.
“Hari ini saya masih wakil ketua MPR, dan mulai malam ini, saya bisa mengatakan Wakil Ketua MPR adalah Hanura,” ujar Oso.
Oso menyebutkan, bahwa kini setidaknya ada 35 anggota DPD RI dari 13 Propinsi yang sudah menyatakan bergabung ke Partai Hanura.
“Sebagian dari mereka, bahkan sudah hadir diruangan ini dengan memakai atribut Hanura” kata Oso.
Oso mengajak seluruh kader untuk optimis dan bahu-membahu, memenangkan target-target politik Hanura.
“Izinkanlah saya menetapkan malam ini, sebagai malam kebangkitan Hanura. Jika saya sebut Hanura, maka jawablah Bangkit,” kata Oso, yang disambut teriakan “Hanura Bangkit” dari seluruh hadirin.
Sementara Sekjen DPP Hanura, Berliana Kartakusumah, mengatakan, proses untuk menjadi Ketua Umum Partai Hanura, haruslah dikenal dan sebagai tokoh nasional. Wiranto, saat menjadi Ketua Umum Hanura, adalah tokoh nasional dan terkenal serta tidak bermasalah secara hukum.
"Syarat itu dipenuhi oleh Oso. Senator asal Kalimantan Barat itu, ditetapkan sebagai Ketum dalam rapat pleno DPP Partai Hanura. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura lalu menyepakati atas penunjukan Oso sebagai calon Ketua Umum ," ujar Berliana.
Sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam, kursi pimpinan umum partai Hanura ditinggal kosong. Wiranto memilih nonaktif, dikarenakan ingin fokus di dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Selain itu, ada syarat jika pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan, terutama jabatan politik.
Oso adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini, menjabat sebagai wakil ketua MPR.
Presiden Jokowi dalam sambutannya, berharap agar Partai Hanura, walaupun sudah tidak diketuai oleh Wiranto, namun tetap menjadi mitra pemerintah. Presiden juga mengeluhkan cara-cara masyarakat mengampaikan kritiknya. Saat ini, masyarakat tidak bisa membedakan kritik dengan menghina, menghasut, ujaran kebencian dan makar. Padahal, perbedaan itu sangat jelas, apalagi mengenai makar. “Padahal itu beda jauh sekali,” ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, siapa pun orang boleh menyampaikan kritik apalagi melakukan unjuk rasa. Namun, jika ada hal-hal yang sifatnya mengancam kedaulatan Negara, seperti menjatuhkan pemerintahan, maka akan ditindak tegas.
“Demo setiap hari juga boleh. Tapi kalau makar tahu sendiri,” katanya. (infojambi.com)
Laporan : Bambang Subagio ll Editor : M Asrori
Baca Juga: OSO Bangga Politisi Jadi “Kutu Loncat”
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
