KUALATUNGKAL — Pemkab Tanjabbar minta pemerintah pusat menilai ulang kriteria rumah warga miskin di daerah itu. Ini disampaikan Asisten II, Syafriwan, menanggapi soal ditetapkannya Tanjabbar nomor dua termiskin di Jambi.
Syafriwan mengatakan, harus ada perbedaan penggunaan kriteria dalam menilai dan memasukan penduduk miskin. Apalagi kultur daerah tidak sama.
Warga di dataran rendah (daerah pesisir) umumnya memiliki rumah kayu (panggung), sedangkan di dataran tinggi rumahnya permanen.
Nyatanya, alasan pemerintah menilai daerah miskin salah satu kriterianya lantai rumah menggunakan papan. Sedangkan umumnya hunian penduduk di daerah dataran rendah, karena tanahnya bergambut, indentik dengan rumah kayu.
Di dataran tinggi, seperti Kecamatan Tebing Tinggi, Batang Asam dan Merlung, umumnya lantai rumah menggunakan lantai cor atau keramik.
"Kalau lantai kayu jadi salah satu kriteria status miskin, kami berharap itu dipisah menurut daerah atau wilayah. Penduduk Kuala Tungkal mayoritas huniannya berlantai papan," kata Syafriwan.
Kalau penilaian tingkat kemiskinan masih menggunakan standar lama, Syafriwan yakin Tanjabbar sebagai daerah miskin susah diubah. Daerah itu berawa, yang notabene pembangunan rumah penduduk masih menggunakan kayu.
Pihak Pemkab Tanjabbar berharap pemerintah pusat memberi kriteria berbeda dalam menentukan penduduk miskin. Untuk dataran tinggi dan dataran rendah harus dibedakan.
Syafriwan memberi contoh, rumah penduduk di Kelurahan Kampungnelayan mayoritas berbahan kayu dan berlantai papan. Tapi penghuninya memiliki mobil dan sepedamotor. Juga ada alat elekronik mewah.
“Tapi karena kriteria lantai rumah papan masuk kategori miskin, masyarakat tidak bisa lepas dari itu,” papar Syafriwan. (infojambi.com)
Laporan : Raini || Editor : Doddi Irawan
Baca Juga: Pemprov Jambi Dukung Distribusi Beras Sejahtera
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
