Otoritarian dan Praktik Premanisme di Universitas Jambi

Oleh: Rama P

Istimewa

Universitas sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan tinggi adalah suaka bagi manusia intelektual di belahan bumi bagian mana pun.

Sebab, dari sana lah cita-cita kebangkitan bangsa dimulai. Tepatnya saat di mana sebuah negara menyadari jika Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penting penunjang kemajuan.

Berangkat dari kesadaran tersebut, pembenahan mutu dan kualitas harus segera dipercepat, baik dari segi ‘hardware’ maupun ‘software’.

Dalam konteks kampus, hardware ialah segala macam fasilitas berupa gedung, lingkungan yang bersih dan tertata rapi, serta kelengkapan alat belajar lainnya.

Seluruh komponen tersebut adalah langkah awal untuk menciptakan harmonisasi pendidikan bagi civitas akademika.

Pasca rampung di bagian tersebut, prototipe mengenai software yang ideal dan relevan harus segera dirancang.

Software ialah kaidah-kaidah yang mengatur jalannya kehidupan sivitas di kampus.

Kaidah tersebut tertuang dalam statuta masing-masing Universitas yang biasanya merujuk pada PP No. 17 Tahun 2010 Jo PP No. 66 Tahun 2010.

Di UNJA sendiri, kaidah yang berlaku saat ini tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi.

Di dalamnya tertulis aturan mengenai kehidupan sivitas secara integral, termasuk hak-hak apa saja yang bisa didapat oleh mahasiswa.

Dalam pasal 91 ayat (2) poin J dinyatakan, mahasiswa berhak turut serta dalam kegiatan organisasi di lingkungan UNJA.

Hak berorganisasi ini juga telah diatur secara jelas dalam Kepmendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Secara substansi, hadirnya izin tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas intelektual sivitas akademika, terkhusus mahasiswa sebagai pemeran utama.

Oleh karenanya ditegaskan dalam pasal 2 yang berbunyi, “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.”

Maka, seluruh proses dinamika kehidupan kampus haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah berlaku dan ditetapkan.

Menarik Benang Kusut Problematika Organisasi Kemahasiswaan di UNJA

Baru-baru ini khalayak ramai dengan perbincangan soal aksi premanisme di dalam zona intelektual kampus UNJA. Usut punya usut, aksi premanisme tersebut dilakukan oleh sopir Wakil Rektor 3.

Menurut kronologi yang tersebar di berbagai media sosial, kejadian bermula saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unja melakukan aksi unjuk rasa pada Jum’at, 19 November 2021.

Aksi berjalan damai sampai salah seorang mahasiswa terlibat cekcok dengan pelaku premanisme merupakan sopir Wakil Rektor III.

Melihat adanya cekcok, Agustia Gafar selaku koordinator aksi langsung menghampiri dengan maksud untuk melerai.

Namun, tak disangka Gafar langsung mendapat perlakuan kasar. “Saya mendekat lalu baju saya ditarik dan saya ditendang,” katanya.

Aksi premanisme yang dilakukan tidak hanya sampai di sana, korban lain adalah mahasiswa bernama Azril.

Dirinya dipukuli dan dijambak secara tiba-tiba saat hendak mendekati mobil WR III oleh pelaku yang sama.

Hal ini tentu saja menjadi preseden buruk yang menambah daftar kelam kegagalan demokrasi, bahkan di ruang-ruang intelektual semacam kampus.

Label integritas yang tersemat seperti tak ada gunanya lagi, hanya stempel pelengkap yang menanti puji tanpa substansi.

Menarik persoalan lebih jauh, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa disebabkan oleh kesewenang-wenangan pihak birokrasi.

Karena secara sepihak telah sengaja mem-PLT kan BEM Unja tingkat Universitas dan Fakultas, melalui surat Rektor No. 2337/UN21/KM.05.03/2021.

Surat tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan organisasi mahasiswa di perguruan tinggi, tepatnya dalam pasal 2 Kepmendikbud No. 155 Tahun 1998.

Karena keluar begitu saja tanpa adanya pelibatan atau bahkan sekedar pemberitahuan kepada pihak KBM UNJA.

Ditambah lagi, surat instruksi untuk mengisi kekosongan BEM dengan PLT juga tumpang tindih dengan peraturan Rektor Universitas Jambi No. 4 tahun 2018 pasal (18) poin d yaitu;

MAM-UNJA Berwenang

Mengusulkan pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua BEM UNJA kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNJA secara bersamaan dalam masa kepengurusan.

Kejadian semacam ini menjadi keprihatinan sendiri, karena intelektualitas telah memudar, bahkan kepudarannya diinisiasi oleh pimpinan tertinggi kampus.

Prof Sutrisno dan Gerbang Padamnya Demokrasi di Kampus

Sejak Prof Sutrisno menjabat sebagai rektor di tahun 2020 yang lalu, banyak pihak yang menaruh harap agar UNJA semakin maju.

Berbagai ekspektasi UNJA bisa menjadi kampus dengan indeks riset terbaik dan proyeksi UNJA SMART lainnya juga banyak ditunggu geliatnya diberbagai kancah level apapun.

Namun ekspektasi tersebut tergerus disaat mulai memasuki tahun kedua dia menjabat rektor.

Isu KKN dalam pemilihan Dekan dan Kaprodi serta perseteruan dengan mahasiswa membuat UNJA menjadi buah bibir di banyak pihak.

Apalagi yang terbaru, polemik surat PLT BEM yang masih memanas sampai sekarang merupakan kasus baru yang benar-benar asing bagi mahasiswa, hingga akhirnya berujung pada konflik mahasiswa versus premanisme.

Selain cacat secara legalitas hukum, surat tersebut juga cacat dari segi etika dan moral.
Alih-alih mendukung keberpihakan demokrasi bagi mahasiswa, justru yang terjadi malah penyalahgunaan jabatan yang dilakukan, dengan tanpa malu menandatangani surat keputusan pembentukan PLT BEM tanpa prosedur yang benar.

Karena tidak melibatkan KBM di dalamnya, bahkan hanya untuk sekedar pemberitahuan saja tidak.

Kemelut yang mengancam keberlangsungan hidup demokrasi UNJA saat ini, mengingatkan kembali dengan rekam jejak buruk kebijakan Sutrisno sebelumnya.

April 2021, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI sempat mendalami indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga telah dilakukan oleh Sutrisno terkait pemilihan sejumlah pejabat di Kampus.

Bahkan, telah pula dilakukan pemeriksaan terkait laporan indikasi penyalahgunaan kekuasan (abuse of power), maladministrasi dan perbuatan melawan hukum dalam pemilihan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Peternakan dan Ketua Prodi periode 2021-2025.

Sutrino disoal karena menunjuk banyak pejabat berusia di atas 60 tahun. Penetapan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (2) huruf f Statuta UNJA.

Di antara yang disorot adalah Ketua Prodi S3 Ilmu Kependidikan Prof Ekawarna (66 tahun); Ketua Prodi S3 Ilmu Hukum Prof Sukamto Satoto (66 tahun); Ketua Prodi S3 Ilmu Ekonomi Prof Johannes (61 tahun); Ketua Prodi S2 Pendidikan Ekonomi Prof Khairinal (67 tahun); dan Ketua Prodi S2 Teknologi Pendidikan Dr Suratno (61 tahun).

Melihat hal ini, timbul satu pertanyaan. Benarkah Sutrisno ingin melakukan pengulangan KKN yang sama, hanya saja untuk level yang bisa dibilang lebih remeh temeh, yaitu penguasaan BEM UNJA secara tidak langsung melalui mahasiswa yang punya kepentingan sama.

Mahasiswa Versus Premanisme dan Kritik Terhadap Respon Birokrasi

Beralih ke dimensi lain dari problematika yang terjadi, aksi premanisme di UNJA juga tak lepas dari sorotan publik.

Karena pada umumnya, sependek apa yang penulis ketahui, kampus adalah tempat paling aman untuk berlindung manakala demonstrasi mengalami benturan keras dengan aparat pemerintahan.

Tapi realita yang terjadi hari kemarin benar-benar memprihatinkan. Pasalnya, aksi premanisme tersebut diamini dengan pongah oleh atasan pelaku.

Wakil Rektor III UNJA Teja Kaswari menjelaskan kronologi kejadian tanpa ada itikad baik menyelesaikan persoalan. Dirinya justru malah membela sang sopir dan menuding mahasiswa tidak berakhlak.

“Mereka mengira saya bersembunyi di mobil itu. Mereka mengajar mobil itu kayak apa gitu. Saya ini bapak mereka. Menurut saya mereka itu tak punya akhlak. Kalau mau ketemu, berdialog seperti sebetulnya,” katanya.

Ungkapan Teja tersebut justru bersifat kontradiktif. Jika memang dirinya merasa sebagai ‘bapak’, yang harusnya pertama kali dilakukan adalah mengecek kondisi mahasiswa korban pemukulan, bukan justru membela pelaku.

24 Jam setelah kejadian menurut keterangan korban, tidak ada itikad baik dari birokrasi, terutama WR 3 untuk mengkonfirmasi ataupun membuka ruang komunikasi. Hal ini jelas bertentangan dengan ungkapannya sendiri yang mengaku sebagi bapak.

Lebih parah lagi, Teja menegaskan jika rektor tidak bisa mencabut surat keputusan terkait Plt BEM. Dirinya mengklaim akan bertindak secara demokratis terkait persoalan tersebut.

Namun lagi-lagi, pertanyaan Teja agaknya benar-benar menyimpang dari prinsip dan asas demokrasi itu sendiri, yaitu keterbukaan.

Sebab dari keterangan yang penulis dapat, Rektor selaku pimpinan tertinggi tanpa alasan yang jelas telah memblokir kontak WA Agustia Gafar, yang saat ini menjabat sebagai ketua Majelis Aspirasi Mahasiswa (MAM).

Padahal menurut Gafar, dirinya hanya sekedar menanyakan perihal bantuan UKT yang belum juga turun menjelang akhir semester.

Penulis adalah Mahasiswa Semester 5

Kategori Opini

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.