KOTAJAMBI, INFOJAMBI.COM – Pembentukan panitia khusus (pansus) konflik lahan DPRD Provinsi Jambi dilakukan untuk penyelesaian kasus sengketa lahan yang kerap terjadi di Provinsi Jambi.
Inisiator pembentukan pansus ini adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Dia berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan lahan yang terjadi di Jambi, mengingat banyaknya konflik lahan yang terjadi di Jambi.
Baca Juga: Edi Purwanto Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi
Banyaknya masyarakat yang dirugikan akibat konflik lahan, menjadi dasar Edi Purwanto berinisiatif membentuk pansus konflik lahan. Rakyat paling banyak dirugikan, sementara hampir setiap minggu dewan didemo.
"Kami menerima aduan konflik lahan ini, sehingga dibentuklah pansus yang diharapkan menjadi role model penyelesaian kasus konflik lahan,” kata Edi, Kamis, 28 Juli 2022.
Baca Juga: Diundang Coffee Morning, Anggota DPRD dan Gubernur Terlihat Kompak
Dalam pansus konflik lahan ini ada mekanisme penyelesaian kasus per kasus. DPRD Provinsi Jambi mendorong penyelesaian konflik lahan melalui pendekatan restorative justice.
Menurut Edi, digerakkan dengan kesadaran bersama untuk menyelesaikan konflik lahan dengan cara bijaksana dan berkeadilan. Upaya pendekatan adat, politik dan hukum sebagai asas ultimum remedium diharap menjadi role model di Indonesia.
Baca Juga: Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Jambi, Dihadiri Wakil Menteri Perdagangan
“Beberapa provinsi juga akan membentuk pansus yang sama. Harapan besar kita konflik lahan di Indonesia bisa selesai dengan menggunakan pendekatan adat, politik dan hukum,” ujarnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyebutkan, dalam pansus konflik lahan disarankan memperhatikan audit luas, audit fungsi dan audit pemanfaatan.
“Ini harus menjadi samangat bersama menyelesaikan konflik lahan di Indonesia, sebagaimana rekomendasi pansus. Komitmen pak menteri dan juga rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan,” katanya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
