Pasca Pilpres 2019, Kursi Pimpinan MPR Bakal Jadi Rebutan

PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : M ASRORI S

Firman Subagyo (tengah) saat diskusi ‘Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca-Pemilu 2019 di Senayan (Foto/Bambang Subagio).

INFOJAMBI.COM – Anggota MPR RI, Firman Subagyo, menilai konsolidasi politik di MPR menjadi sangat penting, sebab akan menentukan dalam pengawalan konstitusi.

“Apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR-lah yang memilih mereka,” ucap Firman Subagyo dalam diskusi bertema ‘Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca-Pemilu 2019’ di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Firman melontarkan pernyataan itu, mengingat perebutan kekuasaan yang tersisa pasca Pemilu 2019 adalah kursi pimpinan MPR. Pemilihan pimpinan lembaga parlemen itu, dilakukan melalui pemilihan melalui sistem paket pimpinan yang diajukan koalisi partai. Sedangkan penentuan pimpinan DPR dipilih melalui sistem proporsional berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai dalam pemilu.

Menurut politisi Partai Golkar ini, komposisi pimpinan MPR, akan menjadi strategis apabila dikaitkan dengan kondisi presiden atau wakil presiden berhalangan tetap atau mangkat, sebab melalui MPR-lah partai politik bermain dalam kepentingannya bukan di DPR.

“Karena saya yakin, bahwa dari dua koalisi (Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Adil Makmur) menginginkan menunggu durian runtuh bilamana suatu saat mungkin presiden dan wakilnya itu mangkat. Maka mereka akan mengusulkan untuk siapa yang menjadi pengganti dan akan mengusulkan dari kader partainya,” kata Firman.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengingatkan, kondolidasi yang dibangun untuk mengejar kekuasaan harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa.

“Jangan hanya kekuasaan. Sah-sah saja partai mengejar kekuasaan, namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab,” kata Jazuli.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi, maka akan membuat sistem ‘eksekutif heavy’. Dari ‘eksekutif heavy’ inilah membuat apa yang dimaui oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen.

“Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.***

Kategori Nasional

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.