Laporan Bambang Subagio
INFOJAMBI.COM — Peneliti LIPI, Siti Zuhro, menyatakan, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat, Papua memungkinkan dimekarkan tiga Provinsi lagi menjadi lima Provinsi. Tiga Provinsi berikutnya Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Papua Tengah.
Namun, Siti Zuhro, mengingatkan, pemekaran tiga Provinsi itu dengan catatan, Papua harus membangun birokrasi atau menyiapkan terlebih dulu, SDM yang kompeten dan menyiapkan potensi ekonomi daerah yang bisa diandalkan.
“Kabupaten/Kota di Indonesia, sudah banyak yakni 542. Kalau mau pemekaran harus ada perbaikan dan disiapkan SDM (birokrat) lokal terlebih dulu, potensi ekonomi daerah dan jumlah penduduk yang memadai,“ kata Siti Zuhro, dalam diskusi ’ Pemekaran Daerah di Papua Bawa Berkah atau Musibah' di Pressroom Parlemen, Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa (20/2).
Siti Zuhro, menambahkan, untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), kesiapan SDM (birokrasi) lokal merupakan hal mutlak. SDM yang memadai dan kompeten penting diperlukan untuk menjalankan birokrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan professional.
“Kalau tidak, maka pemerintahan tak bisa dijalankan dengan efektif, efisien dan profesional. Sehingga akan bangkrut, akibat tak mampu mencapai target-target pembangunan,” katanya.
Menurut Siti Zuhro, sepanjang tiga persyaratan untuk pemekaran daerah yakni syarat administrative, syarat teknis dan syarat fisik belum bisa dipenuhi oleh daerah, maka dia menyatakan tidak setuju adanya DOB. Bahkan dia menyarankan, agar pemekaran daerah untuk sementara dihentikan. Terlebih apabila pemekaran daerah hanya kental dimotivasi politik, maka hasilnya akan bermasalah.
“Harus ada tujuan jelas untuk pemekaran, karena sekarang masih moratorium. Jangan ujuk-ujuk cari panggung atau forum untuk elit politik menjadi Gubernur. Saya tidak setuju,“ katanya.
Tidak hanya itu, Zuhro juga mengatakan, penyelenggaraan daerah otonomi baru kurang efektif. Bahkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah otonom baru kurang efektif, seperti kapasitas managemen pemerintahan tidak memadai, kualitas SDM aparat pemda dan DPRD.
“Siapkan dengan serius, jangan ada keterpaksaan seakan-akan menantang Pemerintah Pusat. Kondisi keuangan negara atau APBN juga saat ini sedang minus. Jadi, harusnya Otda mampu memproduksi klaster-klaster baru,“ kata Siti Zuhro.
“Tiga tahun terakhir, Pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal. Dan ingat di Indonesia masih ada 120 daerah tertinggal,“ katanya.
Dalam kesempatan sama, anggota DPR RI FPDIP, Jemmie Deminianus Ijie, merasa aneh isu Papua Merdeka, selalu menjadi komoditas politik oleh elit-ellit di Papua, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara elit-elit politik selama ini, telah menikmati dana Otsus.
“Mereka tidak konsisten dengan terus menikmati dana Otus. Kalau mau merdeka, harusnya mereka berani tidak menggunakan mata uang rupiah dan menikmati dana Otsus,“ katanya.***
Baca Juga: Kesenjangan Konsep dan Realitas, Penyebab Kepala Daerah Bermasalah
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
