Pemerintah Jangan Terfokus Kejar Pembangunan di Daratan

| Editor: Wahyu Nugroho

Rabu, 11 Juli 2018 21:14 WIB

Pemerintah Jangan Terfokus Kejar Pembangunan di Daratan

Laporan Bambang Subagio

Juniwati Mascjhun Sofwan Anggota Komite I DPD RI (foto Bambang Subagio)

INFOJAMBI.COM - Anggota Komite I DPD RI Juniwati Mascjhun Sofwan mengatakan diperlukan political will tinggi dari pemerintah untuk menggarap daerah kepulauan dan mengejar ketertinggalan dari provinsi daratan. Karakteristik provinsi kepulauan yang memiliki luas daratan jauh lebih kecil dibanding luas laut, sehingga dalam perhitungan APBD pun terbatas, dibanding provinsi daratan.

"Pemerintah jangan hanya terfokus pada daratan, bicara daerah kepulauan itu diperlukan biaya infrastruktur sangat mahal untuk mengejar ketertinggalan. Perlu ‘political will’ yang tinggi dari pemerintah untuk menggarap daerah kepulauan,”tegas Juniwati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Senator dari Provinsi Jambi itu menambahkan provinsi di wilayah kepulauan memiliki kesulitan luar biasa dalam hal pelayanan publik. Seperti kunjungan kerja pejabat ke kabupaten harus menggunakan pesawat dengan biaya tinggi, belum termasuk biaya akomodasi, dan lainnya. Biaya-biaya tersebut jauh lebih tinggi dibanding daerah di provinsi daratan, seperti di Jawa dan Sumatera.

"Hal tersebut harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah yang sedang mengejar pembangunan infrastruktur dalam membangun daerah, " ujarnya.

Juniwati melihat adanya urgensi UU Daerah Kepulauan agar keadilan sosial bisa lebih dicapai. Komite I berharap anggaran di APBN untuk daerah kepulauan juga bisa terangkat.

"Jika itu terwujud maka akan nada keseimbangan antara provinsi Kepulauan dengan provinsi lainnya. Apalagi jika anggaran untuk daerah kepulauan dapat mengangkat potensi-potensi laut dan pariwisata, daerah tersebut dapat berkembang dan mampu mengurangi beban APBN nasional,” ujar Juniwati.

Juniwati mengakui Komite I DPD RI pun telah memperoleh dukungan dari daerah dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang (UU). Dukungan tersebut diperoleh saat pihaknya menerima aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Antara Komite I DPD RI dengan Komisi I DPRD Nusa Tenggara Timur,(NTT), di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum’at, (6/7/2018).

Editor Wahyu Nugroho