Senin, 18 Desember 2017 | 10:28

Pemerintah Pusat Wajib Prioritaskan Pembangunan Daerah Terpencil

Setya Novanto, perhatikan daerah terpencil ll Bambang Subagio

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov), mengingatkan pemerintahan pusat wajib memprioritaskan pembanguan infrastruktur daerah terpencil, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Infrastruktur yang perlu diutamakan untuk mendorong pemerataan ekonomi, adalah akses transportasi serta listrik, termasuk mengembangkan UKM dengan pinjaman suku bunga rendah.

“Pemerintah sudah  memprogramkan pembangunan daerah terpencil, di beberapa daerah merata seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan serta Papua. Daerah ini sangat memerlukan sentuhan perhatian,” kata Setnov, saat membuka seminar Indonesia Economic Outlook 2017 Partai Golkar di Hotel Mulia, Kamis (15/12).

Seminar menghadirkan pembicara Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian, Erlangga Hartarto. Dia menginginkan agar rakyat di daerah terpencil merasa pemerintahan pusat sekarang ini memperhatikan juga mereka di sana.

Menurut Setnov, selain itu, level inklusi keuangan masyarakat juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan akses kredit perbankan. Karenanya, dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.

Saat ini, hanya 22 persen UMKM dari total 57,8 juta UMKM yang memiliki akses kredit ke perbankan. Alhasil, pangsa kredit UMKM dari kredit perbankan masih di bawah 20 persen,” ujarnya.

Partai Golkar, optimistis tahun depan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5,2 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBN 2017, menjadi 5,1 persen.

“Target ekonomi pemerintah tahun 2017 ini, merupakan target yang realistis dan berbagai prediksi pun mengatakan, memang pertumbuhan akan berkisar di angka 5,1 persen. Namun demikian, Partai Golkar optimistis, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan bisa mencapai minimal 5,2 persen,” katanya.

Setnov mengungkapkan, optimisme itu dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perluasan basis pajak sebagai dampak dari program amnesty pajak. Kedua, pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, di berbagai wilayah.

Ketiga pemerintah juga telah merilis paket deregulasi kebijakan yang dipercaya akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia, yang bisa meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

“Terakhir, keyakinan konsumen hingga kini masih terjaga, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga, diharapkan bisa meningkat,“ katanya.

Lebih lanjut, Setnov juga mengingatkan, pertumbuhan ekonomi harus memiliki dimensi keadilan. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bisa melibatkan dan di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat paling bawah.

“Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, dalam beberapa waktu terakhir, ada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya, perbaikan kesenjangan ekonomi Indonesia masih terhambat,“ katanya. (infojambi.com/A)

Laporan : Bambang Subagio

Kategori Nasional

Tags: ,,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.