Pemilu 2024 dan Demokrasi Saling Mengenyahkan

Indonesia kembali akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 mendatang

Reporter: Ilham Bintang | Editor: Admin

Kamis, 9 Juni 2022 13:44 WIB

Pemilu 2024 dan Demokrasi Saling Mengenyahkan

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang || Foto : Dokpri

Penundaan ini saja sudah menimbulkan prokontra karena dianggap mencederai demokrasi. 271 penjabat (PJ) atau pejabat sementara (Pjs) untuk menggantikan posisi kepala daerah hingga penyelenggaraan Pilkada 2024 tanpa legitimasi Pemilu. Yang kontra menganggap para Pj itu menikmati kekuasaan tanpa persetujuan rakyat secara langsung, sebagaimanan menjadi prinsip demokrasi yang kita anut.

Pesta beromzet Rp. 1100 T

Pemilu 2024 karena serentak maka biayanya pun membengkak. Besarnya hampir empat kali lipat dibandingkan Pemilu 2019 yang menelan biaya Rp. 25 T. Menurut data Nagara institute milik politisi Akbar Faizal, sejak reformasi biaya Pemilu konsisten terus mengalami kenaikan. Pemilu 1999 berbiaya Rp.1,3 T, 2004 (Rp.4,45 T), 2009 (8,5 T), 2014 ( 15,62 T), 2019 (25,59 T).

Presiden Joko Widodo bulan April lalu merinci, anggaran Pemilu yang dialokasikan pemerintah untuk KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun. Perputaran uang besar akan terjadi mengingat seluruh peserta Pemilu juga akan membelanjakan uangnya "membeli tiket" supaya diusung parpol masing-masing dan biaya kampanye / sosialisasi untuk menarik simpati rakyat memilih dia. Diramalkan total belanja calon itu sebesar Rp. 1000T. Setara dengan 30 % APBN 2022, atau lebih besar dari alokasi anggaran pembangunan dalam APBN. 2022. Jika lebih dirinci lagi, sekitar 2 X biaya IKN.

Bersambung ke halaman berikutnya