Pemindahan Ibukota, Wujudkan Pemerataan dan Keadilan Ekonomi

Penulis : Bambang Subagio
Editor : Dora

Teras Nanang

INFOJAMBI.COM — Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang mengatakan, rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta model pembangunan Indonesia sentris.

“Ini penting mengingat ketimpangan pembangunan antar wilayah, disamping beban Jakarta sudah semakin berat, serta alasan-alasan penguat lainnya sebagaimana kajian yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, ” ujar Teras dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas, di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Teras mengatakan, DPD berharap dalam melakukan proses pemindahan ibukota, Pemerintah memperhatikan dan memastikan kajian berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial politik, dan pertahanan-keamanan.

“Terpenting, kesiapan pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang mencapai lebih dari 400 triliiun , baik yang bersumber dari APBN atau diluar APBN,” ungkap Teras Narang.

Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, tahun ini pihaknya sedang mengejar penyelesaian pramaster plan dan naskah akademik Undang-Undang Ibukota Negara (IKN), peta dasar.

Selain itu juga pembentukan badan otorita yang fungsinya melakukan persiapan perencanaan dan pembangunan; dan akan berakir ketika otonomi khusus ibukota baru terbentuk.

“Selain ngebut mempersiapkan masterplan, kementerian juga menghitung rencana pembiayaan dan Naskah Akademik Undang-Undang Ibukota Negara, ” katanya.

Menurut Suharso, dari 466 triliun rencana anggaran untuk pembangunan ibukota baru, pemerintah akan memulai tahap awalnya, yaitu membutuhkan sekitar di bawah 100 triliun untuk pembangunan Istana Negara, TNI, Polri, gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk gedung DPD RI.

“Nanti akan dibangun di sana dan dibiayai oleh APBN,” ujar Suharso. ***

Kategori Nasional

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.