Pemkot Jambi dan KPPU Soroti Pengusaha “Pemain” Bahan Pangan

| Editor: Doddi Irawan
Pemkot Jambi dan KPPU Soroti Pengusaha “Pemain” Bahan Pangan
Walikota Fasha menghadiri pertemuan forum jurnalis bersama KPPU



KOTAJAMBI — Walikota Jambi, H Syarif Fasha, menghadiri forum jurnalis yang diselenggarakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang diikuti sekitar 50 wartawan, elektronik, cetak dan online, di salah satu hotel, di Kota Jambi, Kamis (26/4).

Pertemuan ini dihadiri Ketua KPPU RI, Muhammad Syarkawi Rauf dan anggota DPR RI dari Komisi VI, Ihsan Yunus. Pertemuan ini mengusung tema memerangi pelaku usaha yang tidak sehat.

Walikota Jambi, Syarif Fasha, mengatakan, pihak KPPU dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya menangani perkara pelaku usaha wiraswasta saja. Tapi juga back up kegiatan-kegiatan pemerintah, khususnya Pemkot Jambi. "Saya harap bisa merambah ke instansi pemerintahan," ujar Fasha.

Ketua KPPU RI, Muhammad Syarkawi Rauf, mengungkapkan, dalam beberapa tahun kedepan pihaknya akan fokus terhadap proses pencegahan pelaku-pelaku usaha yang tidak sehat. Menurutnya, lebih baik mencegah daripada mengobati, tanpa melupakan proses penegakan hukum.

"Mencegah orang sehat jadi sakit itu lebih mudah daripada mengobati. Namun tidak melupakan yang sakit," kata Syarkawi kepada INFOJAMBI MEDIA.

Syarkawi menjelaskan, menyambut bulan Ramadan, KPPU berharap tidak ada lagi terjadi gejolak kenaikan harga, terutama untuk tiga komoditas bahan pangan strategik, seperti, gula pasir, minyak goreng dan daging.

“Harga tertinggi bagi penjual dan eceran telah ditetapkan pemerintah. Jangan ada yang mengendalikan, mempermainkan dan mengurangi pasokan ke pasar, sehingga menyebabkan kelangkaan pasokan dan mempengaruhi harga,” tegas Syarkawi.

Syarkawi mengingatkan, KPPU dan pemerintah akan bertindak tegas, sesuai perlakuan hukum terhadap pelaku usaha. Biasanya, memasuki bulan puasa, kerap terjadi gejolak harga, meski stok bahan pangan sudah cukup.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VI, Ihsan Yunus, mengatakan, persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel dan monopoli, dapat merugikan konsumen.

“Hal seperti itu harus dihindari, terutama menyangkut kebutuhan orang banyak, seperti kebutuhan pokok yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat,” ujar anggota DPR asal Jambi ini. (infojambi.com)

Laporan : Muhammad Sidqi

 

Baca Juga: Walikota Jambi Hentikan Operasional Hotel Novita

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya