INFOJAMBI.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai, pemerintah perlu memastikan langkah pemulihan yang komprehensif bagi para korban sekaligus menyiapkan solusi lapangan kerja di dalam negeri agar peristiwa serupa tak terulang.
Menurut Puan, kasus penipuan daring (online) yang menimpa 110 pekerja migran asal Indonesia di Kamboja menjadi pengingat perlindungan pekerja tak berhenti pada tahap evakuasi.
Baca Juga: DPR : UU Kepariwisataan Mampu Dongkrak PAD Daerah dan Ekonomi Nasional
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Puan menekankan, reintegrasi korban ke masyarakat harus diiringi kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonom dan tak boleh membiarkan para pekerja migran kembali ke Indonesia ke situasi tanpa arah.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata. Misalnya program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” lanjut Puan yang juga aktif di Komisi I DPR RI.
Puan menjelaskan akar persoalan migrasi non-prosedural tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya lapangan kerja produktif di dalam negeri. Karena itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penciptaan peluang kerja baru, terutama di sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.
“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi,” ujar Politisi Fraksi PDI perjuangan itu.
Karena itu, Puan mengatakan kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional. DPR akan memperkuat fungsi pengawasan agar pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri dan memperluas diplomasi perlindungan bagi pekerja migran.
Puan berpendqpat negara tak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat.
Baca Juga: Legislator Adisatrya Sulisto Dorong Perbaikan Kondisi Industri Baja Nasional
"Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi, " katanya. (Tim)
Baca Juga: Puan : Hindari Tumpang Tindih Peran Regulator dan Operator di BUMN
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
