Penangangan Daerah Tertinggal Banyak Kurang Tepat

Laporan Bambang Subagio

Hj.Juniwati Mascjhun Sofwan,

INFOJAMBI.COM – Saat ini kondisi di daerah tertinggal, masih banyak yang penanganannya kurang tepat. Gelontoran dana desa triliunan rupiah oleh Pemerintah masih belum banyak menyentuh aspek pemerataan pembangunan.

Juniwati Mascjhun Sofwan, mengaku melihat sendiri bagaimana kondisi di beberapa daerah. Penyaluran dana Desa pembagiannya, masih sama rata antar Desa dan kurang dikondisikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Data yang dimiliki anatar K/L tidak sama menyebabkan pemerataan masih belum terjadi.

“Percepatan pembangunan daerah tertinggal masih terhambat, karena salah satu penyebabnya permasalahan kurangnya koordinasi antara Kementerian Lembaga,“ kata Juniwati Mascjhun Sofwan, usai mengikuti rapat dengar pendapat Komite I dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. DI Ruang rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/3).


Juniwati menambahkan harusnya dievaluasi setiap tahun penanganan daerah tertinggal. Namun kondisi faktual dilapangan, belum ada perkembangan dan perubahan signifikan peningkatan kualitas daerah tertinggal meskipun sudah mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah.

“Harusnya, terus dievaluasi perkembangan dari setiap daerah yang berkategori tertinggal. Sebab, sudah mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah, tapi fakta dilapangan berbeda dengan yang di gembar-gemborkan Pemerintah,” ujarnya.

Juniwati menambahkan, saat ini Saat ini Komite I DPD RI, sedang menggodok RUU Percepatan Daerah Tertinggal.

“Melalui RUU ini, diharapkan menanggulangi segala permasalahan yang terjadi, sehingga percepatan pembangunan daerah tertinggal segera terjadi,“ katanya.

Sedangkan Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, menyatakan, pihaknya terus mendorong terjadinya sinergitas K/L dalam menangani daerah tertinggal dan implementasi dilapangan harus betul-betul dilaksanakan, sesuai dengan rencana strategis masing-masing.

“Ini menjadi tantangan, fokus kita untuk daerah tertinggal sudah sangat besar, tapi hal itu memerlukan peran dari berbagai K/L implementasi sinergitas di lapangan,” ujarnya.

Editor : M Asrori S

Kategori Birokrasi

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.