PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : WAHYU NUGROHO
Baca Juga: Ketum Golkar Himbau Masyarakat Tenang dan Menjaga Kamtib
INFOJAMBI.COM - DPP Partai didesak untuk memggelar rapat pleno dan menyepakati waktu Rapimnas dan Munas menjelang Oktober 2019. Selanjutnya disepakati bersama, pengurus DPP sekarang diberi kewenangan penuh untuk menentukan calon Menteri, calon pimpinan MPR/DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI.
"Jika para petinggi Golkar sadar dan mengutamakan kepentingan partai lebih besar di masa mendatang, perdebatan waktu Munas tidak perlu menyita energi. Solusinya segera rapat pleno dan sepakati bersama waktu Rapimnas dan Munas jelang Oktober 2019," ujar Darul Siska, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Baca Juga: Tak Ada Halangan Setya Novanto Jadi Ketua DPR
Dengan adanya kesepakatan, maka lanjut Darul, kepentingan jangka pendek pengurus DPP sekarang terpenuhi dan tuntutan aspirasi untuk kebutuhan partai yang lebih besar guna menyongsong dan memenangkan calon-calon Partai Golkar pada Pilkada tahun depan, juga terjawab.
Darul menjelaskan penyelenggaraan waktu Munas menjadi polemik beberapa pengurus DPP Partai Golkar. Menurutnya, waktu Munas tidak semata- mata terkait dengan pergantian atau pemilihan Ketua Umum dan kewenangan Munas lainnya. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai waktu pelaksanaan Munas. Tetapi yang pasti keputusan Munaslub 20 Desember 2017, menyatakan masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar 2014-2019.
Baca Juga: Golkar -PKB Sepakat Mendukung Program Pemerintah
"Dengan demikian sudah wajib hukumnya Munas dilaksanakan tahun 2019 ini, " katanya.
Darul tak mengelak perbedaan pandangan tentang waktu penyelenggaraan Munas Partai Golkar, dilatarbelakangi oleh kepentingan masing- masing.
Pihak yang ingin Munas bulan Desember 2019, sangat berkepentingan untuk menentukan calon-calon Menteri yang diusulkan kepada Presiden, menentukan calon pimpinan MPR, pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI.
Sedangkan pihak yang ingin Munas lebih cepat atau sebelum Oktober berkepentingan agar konsolidasi di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa perlu diselesaikan segera, untuk mengantisipasi Pilkada pada September 2020.
"Kalau partai Golkar tidak segera konsolidasi total dari Pusat sampai ke Desa, sangat mungkin tokoh-tokoh/pimpinan Partai Golkar sendiri tidak percaya diri atau ragu untuk dicalonkan oleh Partai Golkar pada Pilkada yang akan datang," ujarnya.***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
