PERHIPTANI Tebo Gelar Rakerda dan FGD

Laporan : Izwan Sholimin || Editor : Redaksi

INFOJAMBI.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten Tebo, sukses menggelar rapat kerja daerah dan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Dinas Tanaman Pangan Hotikultura dan Ketahanan Pangan (DTPHKP) Tebo, Senin 5 Oktober 2020.

Rakerda yang diikuti oleh seluruh penyuluh pertanian dari semua kecamatan se-Kabupaten Tebo ini dibuka oleh Sekretaris Dinas TPHKP Tebo, Ade Nofriza, S.STP, M.A.P. Dihadiri kepala bidang dan kasi lingkup Dinas TPHKP Tebo serta Ketua DPD Perhiptani Kabupaten Tebo, Atmahendra, SP.

Dalam sambutannya, Atmahendra menegaskan, para anggota untuk terus membesarkan dan memperkuat peran Perhiptani. Salah satunya dengan cara lebih sering berkontribusi dalam mendukung kebijakan pertanian yang berpihak kepada penyuluh, dan mendorong para penyuluh untuk terlibat aktif dalam pembangunan pertanian di daerah masing-masing.

Atma menjelaskan, jika membaca beberapa referensi, aktifitas penyuluhan pertanian sejatinya sudah dimulai sejak lama, bahkan sudah dimulai sejak manusia mengenal cara bercocok tanam. Namun dalam catatan sejarah pertanian dunia, bangkitnya kegiatan penyuluhan pertanian tercatat pada tahun 1847. Saat itu di Irlandia sedang terjadi serangan penyakit pada tanaman kentang secara meluas. Sejak saat itu peran penyuluhan pertanian semakin dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para petani, dan sejak saat itu, profesi penyuluh pertanian mulai dakui eksistensinya.

Di Indonesia, lanjut Atma, penyuluhan pertanian diakui sebagai sebuah profesi sejak tahun 1905, ditandai dengan berdirinya Departemen Pertanian pada pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu peran penyuluh pertanian tidak lebih sebagai “alat” untuk membantu program tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Di lingkungan Departemen Pertanian sendiri, pengakuan penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi, baru terwujud pada tahun 1967 pada saat dibentuknya lembaga Bimas (Bimbingan Massal) yang mewadahi para penyuluh pertanian. Sejak saat itu rekruitmen tenaga penyuluh pertanian dilakukan secara besar-besaran, karena keberadaan penyuluh pertanian mulai dibutuhkan untuk mendukung program pertanian di Indonesia. Berbeda dengan pegawai fungional lainnya seperti guru, dokter atau bidan yang sudah terlebih dahulu diakui eksistensinya, profesi penyuluh pertanian baru dimasukkan sebagai jabatan fungsional pada tahun 1976.

Sebagaimana umumnya sebuah profesi, keberadaan para penyuluh pertanian di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang, tentu dibutuhkan sebuah organisasi yang bisa menaungi dan menfasilitasi kepentingan para penyuluh pertanian. Meski kesannya sangat terlambat, namun keberadaan organisasi tempat bernaungnya para penyuluh pertanian, dirasakan sangat mendesak. Atas prakarsa para penyuluh senior dan pejabat di lingkungan Departemen Pertanian, dibentuklah sebuah organisasi bagi para penyuluh pertanian yang kemudian diberi nama Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) pada tanggal 6 Juli 1987 di Subang, Jawa Barat.

Atma mengharapkan, semoga anggota DPD Perhiptani Tebo selalu istiqomah memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan penyuluh pertanian, termasuk didalamnya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan penyuluh. ***

Kategori Pendidikan

Tags:

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.