KUALATUNGKAL — Bantuan 50 unit rumah nelayan tahap II menuai masalah. Para nelayan menilai bantuan itu tidak tepat sasaran.
Warga nelayan di Tungkalilir, Tanjabbar, memprotes bantuan itu. Awalnya ada 50 rumah yang disalurkan, dari 100 unit bantuan Kemen PUPERA.
Kemudian 50 unit rumah lagi di-SK-kan oleh Bupati Tanjabbar. Bantuan kabarnya diterima oleh warga yang tidak berhak.
Muhammad Arsyad (41), seorang nelayan, menganggap bantuan rumah di Parit 7, Tungkal II, Tungkalilir, melenceng dari peruntukannya.
"Kami nelayan, tidak punya rumah, tidak dapat. Tapi tukang sol sepatu, tukang bangunan dan tukang becak, malah dapat,” ungkap Arsyad.
Arsyad sudah mendaftar ke dinas perikanan, tapi saat pembagian kunci rumah, namanya tidak ada. Arsyad kecewa bukan kepalang.
Warga RTt 26 Tungkal ll ini menjelaskan, pembatalan bantuan sepihak oleh dinas perikanan itu akibat dia kerap berpindah tempat tinggal.
"Saya minta keadilan. Ini hak saya. Saya nelayan, tak punya rumah, ada kartu nelayan, KTP dan KK," tandas Arsyad.
Hal serupa dialami Saifullah (41). Warga RT 05 Kampung Nelayan, Tungkalilir ini kesal, karena namanya mendadak hilang di dinas perikanan.
"Data kami hilang. Survey sudah, surat nikah dan Jamkesda sudah diambil semua. Kok bisa sampai tak ada. Kami nuntut kemana hilangnya hak kami," ucap Syaifullah.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjabbar, Zabur Rustam, akan mengevaluasi bantuan tahap II itu. Dia menduga stafnya kurang hati-hati dan teliti.
Menurut Zabur, bantuan rumah nelayan ini dibagi dua tahap, khusus bagi para nelayan kurang mampu. Dalam prosesnya, dinas perikanan bekerjasama dengan Ketua RT, Lurah dan Camat setempat.
Mereka mendata dan menentukan penerima bantuan pemerintah pusat tersebut. Zabur ngotot menyatakan telah bekerja sesuai prosedur, mulai dari pendataan hingga survey lapangan.
"Nelayan yang tidak mampu, itu yang dapat. Tidak ada intervensi, semua nelayan yang dapat," tegasnya.
Zabur membantah pihaknya bermain curang dalam pembagian rumah bantuan itu. Kalau ada masalah, dia akan memanggil ketua RT-nya untuk mengambil langkah.
Zabur minta warga yang menilai pembagian perumahan nelayan tidak tepat sasaran, agar membuat laporan tertulis ke pihaknya. (infojambi.com/D)
Laporan : Raini
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com