Peserta IPPP Sepakat Lautan Pasifik Menjadi Alat Pemersatu

Laporan Bambang Subagio

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (2 kanan) (foto Bambang Subagio)

INFOJAMBI.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Indonesia- Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), yang digelar di Jakarta, 23-24 Juli 2018, merupakan inisiatif dan terobosan strategis diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan Indonesia di tengah-tengah negara tetangga di Kawasan Pasifik.

Sebagai sesama negara kepulauan Indonesia memiliki banyak kesamaan sehingga ada upaya kerjasama dan diplomasi parlemen untuk banyak aspek, salah satunya politik dan ekonomi sudah diusulkan dan disepakati pada pertemuan tersebut

“Meski secara geografis berdekatan dan berada di tengah lautan yang sama, selain kerja sama bilateral, selama ini Indonesia belum memiliki forum khusus dalam berhubungan dengan negara-negara Pasifik yang bertetangga langsung, “ ujar Fadli selaku Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia dalam pembukaan IPPP 2018, di Jakarta, Senin (23/7/2018).
Fadli menambahkan kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik hanya melalui perantara sejumlah forum internasional dan
regional, seperti (Inter-Parliamentary Union) IPU, ataupun Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF). Namun, forum tersebut terlalu luas, dan anggotanya terlalu banyak, sementara kebutuhan kerja sama antara Indonesia dengan sejumlah negara Pasifik sangat spesifik.

“IPPP sebuah terobosan penting mengingat negara-negara Pasifik umumnya menganut sistem parlementer. tentu diplomasi parlemen perlu mengambil peranan penting di dalamnya. Jadi, bukan tanpa alasan ketika inisiatif lahirnya forum ini berasal dari DPR RI, “ujar Fadli menjadi ketua sidang pertama didampingi Ketua Parlemen Fiji Dr. Jiko Luveni.

Dari 14 negara yang hadir, kata Fadli, semua negara sepakat lautan tak seharusnya dijadikan tembok pemisah, melainkan seharusnya dijadikan alat pemersatu. Indonesia, bersama dengan tetangga-tetangganya di Pasifik, merupakan satu benua biru, sebuah benua maritim. Itu sebabnya tema pembangunan manusia dan maritim dijadikan tema IPPP. “Bagaimanapun, perekonomian Indonesia dan negara-negara Pasifik memang sangat terikat dan tergantung pada ‘Blue Economy’, “ujarnya.

IPPP 2018 mengusung tema ‘Human Development and Maritime Sustainability’ dan dihadiri oleh 14 pimpinan parlemen negara di Kawasan Pasifik. Diantaranya Mr Wesley W. Simina (Ketua Kongres Mikronesia), Mrs Jiko Luveni (Ketua Parlemen Republik Fiji), Mr Tebuai Uaai (Ketua Parlemen Republik Kiribati), Mr Cyril Buraman (Ketua Parlemen Republik Nauru), Mr Kenneth A Kedi (Ketua Parlemen Republik Kepulauan Marshall).

Mr Japsper Nasiu (Ketua Parlemen Kepulauan Solomon), Mr Fatafehi Fakafanua (Ketua Parlemen Kerajaan Tonga), Mr Gaston Tong Sang (Ketua Parlemen French Polynesia), Mr John Simon (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini), dan Mr Lecourieux Yoann (Wakil Ketua Parlemen New Caledonia).

Editor Wahyu Nugroho