KOTAJAMBI, INFOJAMBI.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, minta Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) Provinsi Jambi serius mengatasi tingginya inflasi, jangka pendek maupun jangka panjang.
Permintaan itu berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, yang mewanti-wanti Provinsi Jambi.
Baca Juga: Kerjasama Pembangunan Pasar Angsoduo dan JBC Disepakati
Menurut Presiden Joko Widodo, saat ini Provinsi Jambi menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia, sebesar 8,55 %.
Angka ini didapatkan pada perbandingan bulan Juli 2022 dan Juli 2021.
Baca Juga: ADI Minta Dewan Tegur Gubernur
Pinto menyebutkan, laju inflasi terus meningkat, ditandai dengan adanya masalah produksi, ketersediaan stok, dan distribusi yang akan mempengaruhi harga pasar.
Pinto minta Gubernur Jambi segera menginstruksikan para bupati dan walikota melalui TPID, untuk mengendalikan stok dan harga komoditi.
Baca Juga: Kehadiran TPID, Penyeimbang Harga Bahan Pokok di Pasar Angso Duo
"Itu yang menjadi penyebab utama inflasi tinggi di beberapa daerah di Provinsi Jambi," ujarnya.
Kenaikan inflasi di Provinsi Jambi harus segera diatasi. Pinto berpendapat, Provinsi Jambi sebenarnya kaya hasil bumi, sehingga seharusnya tidak terjadi inflasi tinggi.
Jambi bagian barat kaya bahan pangan, mulai dari tanaman cabai, bawang, kentang, sayur mayur, kopi dan lainnya.
Sedangkan Jambi bagian timur kaya potensi perikanan, laut maupun sungai. Ikan patin bisa juga disuplai dari sentra Muarojambi.
"Ini sangat luar biasa. Seharusnya ini cukup untuk menekan inflasi. Kita tidak perlu lagi suplai dari luar daerah," kata Pinto.
Menurut Pinto, masalah yang dihadapi saat ini adalah lalu lintas, utamanya jalan dari Kerinci, Merangin dan Sarolangun ke Kota Jambi yang selalu macet parah.
Kemacetan itu disebabkan oleh angkutan batubara yang dapat menganggu distribusi bahan pangan.
Pinto berharap pemerintah membangun jalur alternatif. Dukungan infrastruktur diperlukan untuk memperlancar akses suplai bahan pangan dalam daerah.
"Kita punya jalur alternatif, seperti jalur Sungai Batanghari, yang dahulu merupakan jalur utama transportasi di Jambi," ujar Pinto.
Pemerintah diminta segera melakukan operasi pasar, sidak ke pasar dan memastikan harga pangan di pasar, serta memastikan kembali stok yang sengaja tidak disalurkan. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
