PKB Ragukan Pendapatan Perkapita, Demokrat Tidak Anggap Pengentasan Kemiskinan Suatu Prestasi

Penulis : M Hary Rofagil || Editor : Dora

Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi (foto : agil)

INFOJAMBI.COM — DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna, Senin (6/7/2020). Agendanya penyampaian pemandangan umum fraksi, terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, dipimpin Wakil Ketua, Rocky Chandra. Rapat dihadiri 29 anggota dewan.

Dalam rapat ini hadir mewakili fraksi, Mesran dari PDIP, Faisal Reza dari Gerindra, Yuli Yuliarti dari Demokrat, M Rendra Ramadhan dari PKS, Fadli Sudria dari PAN, Juwanda dari PKB, Kamaludin Hafis dari PPP Berkarya, dan Izhar Majid dari Restorasi Nurani.

Dari pemandangan umum yang disampaikan fraksi, secara umum hampir seluruh fraksi menyoroti persoalan pendapatan daerah, belanja, silpa dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi dinilai melambat dibanding tahun 2018. Yuli Yuliarti dari Fraksi Demokrat mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berada di peringkat tujuh di Sumatra.

“Pertumbuhan ekonomi Jambi dibanding provinsi lain di Sumatra, berada di peringkat tujuh. Kita masih tertinggal dari daerah yang potensi dan sumber daya alamnya tidak lebih baik dari Jambi,” ungkap Yuli.

Sementara itu, Juwanda dari Fraksi PKB mempersoalkan tentang PDRB per kapita penduduk Provinsi Jambi tahun 2019. Setiap jiwa memiliki penghasilan lima juta rupiah per bulan.

Sekilas ini menunjukkan masyarakat Jambi sudah sangat sejahtera, dengan PDRB yang begitu tinggi. Namun Juwanda mempertanyakan, apakah itu benar-benar dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Atau itu hanya catatan di atas kertas yang tidak menggambarkan realitas,” ujar Juwanda.

Kamalaudin Hafis dari Fraksi PPP Berkarya menanggapi persoalan tingkat kemiskinan, yang menurut Gubernur Jambi tingkat kemiskinan dapat ditekan dari tahun 2018 sebesar 7.85 persen menjadi 7,51 persen di tahun 2019.

Kamaludin mempertanyan tolak ukur pemerintah mendapatkan angka itu. Pasalnya, pada kenyataannya, pengentasan kemiskinan tidak mencapai satu persen dibanding tahun 2018.

“Kami belum bisa kategorikan ini sebagai suatu prestasi,” tandas Kamaludin. ***

Kategori Politik

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.