Plt Gubernur Himbau Warga Terapkan Pola Hidup Sehat

ADVERTORIAL

INFOJAMBI.COM – Plt Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, meminta masyarakat Provinsi Jambi untuk menerapkan pola hidup sehat. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Raker Kesehatan Daerah ( Rakerkesda) Provinsi Jambi tahun 2018, di Abadi Convention Center, Selasa (10/4).

Raker Kesehatan bertema “Sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Mewujudkan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Peningkatan Mutu Cakupan Imunisasi Menuju Jambi TUNTAS 2021".

Selain dihariri Menkes RI, Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek, Pejabat Kemenkes RI, Kadis Kesehatan Provinsi Jambi dr Samsiran Halim, dan Anggota Komisi 9 DPR RI, Zulfikar Ahmad.

Menurut H Fachrori Umar, saat ini Provinsi Jambi memiliki penderita Tuberculosis ( TB ) yang cukup tinggi. Makanya dibutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak, dalam mewujudkan percepatan pengurangan tuberculosis.

"Saya berharap masyarakat juga menerapkan pola hidup sehat, jaga makanan, berolahraga, dan laporkan jika ada orang sakit yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan, segera laporkan agar penderita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Plt Gubernur.

Plt Gubernur mengatakan, tantangan kesehatan di Jambi, diantaranya terkait imunisasi dan percepatan eliminasi TBC, yaitu pertama cakupan imunisasinya baik, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, di 11 Kabupaten/Kota 100% telah mencapai imunisasi dasar lengkap sementara rata-rata nasional 85,4%.

"Sehingga Provinsi Jambi mendapatkan Sertifikat Indonesia Imunisasi Dasar Lengkap dari Kemenkes tahun 2016. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui pelatihan yang harus mendapat perhatian dan monitoring serta evaluasi," ujar Plt Gubernur.

Guna meningkatkan kesehatan kata H Fachrori Umar, diperlukan penguatan semua tingkatan baik dari kualitas petugas, sarana prasarana pendukung, dan pendanaan. Untuk masalah stunting sendiri di Provinsi Jambi secara kuantitas mengalami penurunan, dari 26,6% tahun 2016 menjadi 25,2% pada tahun 2017, angka ini lebih rendah dari Nasional, yaitu sebesar 27,5% di tahun 2016 dan 29,6% pada tahun 2017.

"Sebagaimana diketahui faktor langsung terjadinya stunting adalah asupan makan yang tidak tepat, untuk itu perlu intervensi spesifik untuk sektor kesehatan melibatkan lintas sektor. Dengan sinkronisasi perencanaan, sumber daya manusia serta kerjasama antara kabupaten, provinsi, dan pusat dalam upaya pembangunan dan penanganan permasalahan kesehatan di provinsi Jambi ini," tambah Plt Gubernur.

Menurut Plt Gubernur, kerjasama dan sinergitas ini perlu dikedepankan, mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang bersumber dari APBN dan APBD.

Menkes RI, Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek, mengatakan, berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi masih ada permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan.

“Kita masih mempunyai masalah-masalah pembangunan kesehatan yang harus kita selesaikan, pertama mungkin dari BPJS dimana dalam perjalanan dari tahun 2014-2019 ini, bukan merupakan hal yang mudah, apakah 5 (lima) tahun kita bisa mencapai 95% dari seluruh populasi penduduk kita ini 250 juta jiwa, dan saat ini yang sudah mencapai 75 persen.

Dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, artinya memang ada banyak yang menikmati pelayanan kesehatan ini juga harus kita ingat positifnya, artinya ada 92,4 juta jiwa dimana penduduknya dibayarkan oleh Pemerintah dan mudah-mudahan kartu Indonesia sehat itu, diterima oleh orang yang benar-benar berhak, orang-orang yang tidak mampu, ini juga merupakan PR kita, ujar Menkes.

"Dalam pembahasan dengan DPR kami mengusulkan adanya Rumah Sehat Desa sehingga Posyandu, bisa bekerja di situ, Posbindu bisa bekerja di situ dan preventif promotif ini bisa dilakukan di rumah sehat desa ini, Posyandu harus tumbuh agar semua dapat terjaga dengan baik dan juga melibatkan kader PKK," jelas Menkes. ( Maria/Mulyadi )

Editor : M Asrori S