Tiga tanggung jawab itu harus sinkron. Semuanya milik negara yang harus dibangun. Bagi pengusaha batu bara, harus kooperatif.
"Dulu kita coba minta sumbangan. Untuk menimbun lubang saja hanya bisa sampai 4 bulan. Artinya kurang kooperatif. Pengusaha batu bara harus cepat tanggap,” tegas Haris.
Baca Juga: Rakor dan Monitoring Bersama KPK Memberantas Korupsi di Muarojambi
Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata, menilai perusahaan memegang peranan penting. Batu bara salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain pajak dan retribusi.
Alexander menyatakan, realitanya perusahaan batu bara kerap disalahgunakan segelintir pihak demi kepentingan pribadi.
Baca Juga: Ketua KPK Ingatkan Al Haris dan Walikota/Bupati Tidak Bebani Staf dengan Upeti
"Karena itu, perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran perusahan dan mencegah penyalahgunaan fungsinya," ucap Alexander.
Alexander mendorong perusahaan batu bara agar mempercepat pembuatan jalan khusus untuk menghindari "upeti-upeti" yang tidak jelas.
Baca Juga: KPK Minta Komitmen Kepala Daerah di Jambi Berantas KKN
“Jalan khusus batu bara sebaiknya segera diselesaikan,” tegasnya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
