Posisi Gerindra di Luar Pemerintah Diapresiasi

PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : WAHYU NUGROHO

INFOJAMBI.COM – Pertemuan Capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada hakikatnya adalah bukan bentuk rekonsiliasi seperti yang didengungkan selama ini. Pertemuan dua tokoh tersebut hanyalah bentuk silaturahmi dan selama ini dalam kerangka NKRI

“Rekonsiliasi itu jika ada yang pernah keluar dari empat pilar kebangsaan, memisahkan diri, lalu kembali lagi ke pangkuan NKRI. Nah, baru rekonsiliasi. Saya kira kita harus mengajarkan ke masyarakat, tidak ada kewajiban rekonsiliasi selama masih dalam kerangka empat pilar kebangsaan itu,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Sodik yang juga anggota MPR/DPR dari Fraksi Gerindra menjelaskan pada dasarnya Prabowo dan Gerindra ingin memulai tradisi baru bahwa situasi yang memanas pasca Pilpres harus harus tetap membangun demokrasi yang sehat.

Pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi, menurutnya merupakan bentuk tradisi politik yang dibangun akan terus dibangun partainya tersebut. Juga tradisi politik baru yaitu pihak yang kalah Pilpres harus konsisten dengan sikapnya berada di luar pemerintah atau oposisi. “Karena kita inginkan sebuah demokrasi yang ajeg, yang konsisten. Bukan pindah-pihak koalisi,” tegasnya.

Sedangkan Syarief Abdullah Alkadrie memberikan apresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus. Syarief mendukung sikap Gerindra apabila tetap memilih berada di luar koalisi pendukung pemerintahan. Sebab menurutnya, menjadi oposisi itu sebenarnya merupakan dari bagian kebersamaan yaitu membangun demokrasi yang sehat dan menciptakan keseimbangan jalannya pemerintahan.

“Kalau nanti setelah Pilpres ada yang di luar pemerintahan, itu juga membangun kebersamaan. Dalam pemerintahan yang baik, lebih bagus ada teman yang mengingatkan. Perlu dikritik,” kata politikus Partai Nasdem

Politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengakui Pemilu Presiden berdampak pada potensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sebab beragam isu dimunculkan saat kampanye seperti isu-isu primordial. “Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung. Banyak informasi yang diplintir,” kata Syarief.***

Kategori Politik

Tags: ,,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.