Penulis : Tim Liputan || Editor : Dodik
INFOJAMBI.COM - Pemungutan Suara Ulang (PSU) memakan "korban". Sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Provinsi Jambi dipecat.
Pemecatan dilakukan sesuai instruksi Mahkamah Konstitusi (MK), buntut dari PSU pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024.
Putusan MK yang memerintahkan PSU membuat profesionalitas dan integritas KPU Provinsi Jambi diragukan.
Salah seorang Tim Advokasi Haris – Sani, Muhammad Halik Alnemeri, prihatin melihat nasib ratusan PPS dan PPK yang disalahkan gara-gara kecerobohan KPU Provinsi Jambi itu.
"Sudah kerja paling capek, gaji paling kecil, eh malah jadi korban. Yang salah itu KPU. Mereka kan cuma menjalankan petunjuk KPU di lapangan. Memprihatinkan," ungkap Bang Alex —sapaan akrab Muhammad Halik Alnemeri—kepada awak media.
Alex menyesalkan dampak terbesar PSU paling dirasakan oleh PPS dan PPK yang TPS-nya terkena PSU.
Selain disalahkan, PPS dan PPK yang diberhentikan itu malu. Seolah-olah mereka yang paling bersalah akibat PSU. Mereka pula yang dinilai paling lalai melaksanakan pemungutan suara.
"Dalam istilah hukum, mereka ibarat tersangka utama. Padahal PPS dan PPK cuma operator lapangan dari KPU," tambah Alex.
Semestinya, kata Alex, beban dan tanggungjawab kesalahan tidak seluruhnya ditumpukan pada PPK dan PPS. Harus berjenjang ke atas.
Kalau PPS salah karena lalai melaksanakan tugas, PPK yang bertanggungjawab. Naik lagi ke atas, KPU kabupaten/kota yang bertanggungjawab, ke atas lagi KPU provinsi.
“Ini baru benar. Artinya, mulai dari PPS, PPK, KPU kabupaten, KPU provinsi, sampai KPU RI mestinya juga diganti. Jangan cuma PPS dan PPK, karena perekrutan mereka juga secara berjenjang dari pusat sampai ke bawah," tandas Alex.
Mencermati putusan PSU ini, Alex malah jadi mempertanyakan banyak hal. Termasuk soal hanya PPS dan PPK yang disalahkan. ***
Baca Juga: Senator DKI Sesalkan Vonis Bebas Hakim
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
