Predikat WTP Harus Dipertahankan DPD RI

Penulis : Bambang Subagio
Editor : Dora

INFOJAMBI.COM – Deputi Administrasi Setjen DPD RI, Adam Bachtiar, menjelaskan prestasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara 13 kali berturut-turut oleh BPK RI kepada lembaga DPD RI, harus dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya.

Adanya predikat WTP itu menunjukkan pengelolaan keuangan di DPD RI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.

“Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pengelolaan keuangan tersebut, DPD RI juga menyusun laporan keuangan berdasarkan baik itu undang-undang keuangan negara maupun undang-undang perbendaharaan negara,” kata Adam dalam seminar pelatihan yang bertajuk “Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Dalam Upaya Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian”, di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2019).

Adam menambahkan, setiap laporan keuangan DPD RI diperiksa oleh BPK RI. Dengan raihan 13 kali predikat WTP di usia DPD RI ke-15 tahun ini. “Sehingga dapat dikatakan kita sudah mendapat predikat WTP di usia muda, dan kita harus mempertahankan itu kedepannya,” kata Adam.

Deputi Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty, mengatakan dalam pengelolaan anggaran keuangan, Setjen DPD RI merupakan supporting system dari DPD RI sebagai lembaga legislatif. Karenanya, pengelolaan keuangan akan berbeda dengan instansi eksekutif.

Di lembaga birokrasi di ranah politik atau legislasi, pengelolaan keuangan sering bersifat dinamis mengikuti kinerja dari setiap Anggota DPD RI. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap pejabat atau pegawai terkait di lingkungan Setjen DPD RI.

“Untuk lembaga-lembaga birokrasi di ranah politik atau legislasi, ini agak sulit. Terlebih adanya pergantian keanggotaan dewan, pasti ada improvisasi anggota-anggota baru. Dan kami sebagai supporting system kami harus menyiapkan, mungkin dengan reasoningnya diskresi politik. Optimalisasi anggaran yang sudah berjalan dikaitkan dengan ide-ide baru dari Anggota yang memiliki ide baru dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sefti.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian, Lalu Niqman Zahir, menjelaskan bahwa seminar pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, potensi, dan profesionalisme SDM aparatur pengelola keuangan di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. ***

Kategori Nasional

Tags:

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.