MUARABULIAN — Bupati Batanghari, Syahirsah Sy, pernah menyatakan, warga miskin di daerah itu akan mendapat Kartu Batanghari Sejahtera (KBS). Kartu ini gunanya untuk berobat di puskesmas maupun rumah sakit.
Namun, hingga kini KBS belum dibagikan ke masyarakat. Padahal, katanya, sekitar 18 ribu jiwa masyarakat Batanghari akan mendapatkan KBS. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD setempat.
Dewan mempertanyakan alasan Pemkab Batanghari belum membagikan KBS. Sementara data warga yang berhak menerima sudah disampaikan ke instansi terkait.
Anggota DPRD Batanghari, Zaki, Kamis (23/3), mengatakan, belum diberikannya KBS membuat warga yang sakit tidak bisa berobat. Mereka tidak dilayani pihak rumah sakit. Warga kurang mampu itu terpaksa menahan sakit gara-gara KBS.
Sejak awal Januari 2017, pihak rumah sakit tidak melayani peserta jamkesda. Mereka hanya melayani peserta BPJS. Untuk pengganti jamkesda, pemda melakukan kerjasama dengan BPJS membuat KBS.
Menurut Zaki, seharusnya KBS sudah diberikan ke warga sejak Januari. KBS itu merupakan program Bupati Syahirsah. Sudah masuk akhir Maret, KBS belum juga ada. Jika pemerintah membayar dari Januari, itu merugikan daerah.
Zaki mempertanyakan kendala belum dibagikannya KBS. Pasalnya, warga penerima kartu ini sangat mengharapkannya. Dinas terkait diminta segera membagikan KBS.
Plt Kepala Dinas Sosial Batanghari, Fauzan, mengatakan, belum disalurkannya KBS karena menunggu pencetakan kartu oleh pihak BPJS. Data warga penerima sudah diserahkan ke BPJS.
Fauzan mengatakan, jika KBS sudah dicetak, secepatnya diberikan ke warga. Berdasarkan data dinas sosial, jumlah warga penerima KBS sebanyak 18.018 jiwa, tersebar di seluruh wilayah Batanghari. (infojambi.com/d)
Laporan : Raden Soehoer
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
