Puan : Larangan Mudik Harus Adil, Jokowi Diminta Konsisten

| Editor: Admin
Puan : Larangan Mudik Harus Adil, Jokowi Diminta Konsisten

LAPORAN : BS || PUBLISHER : PM


INFOJAMBI.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyusul adanya kebijakan larangan mudik untuk Lebaran 2021 pada 6-17 Mei mendatang.

Baca Juga: Masih Terabaikan, Fasilitas Mudik Warga Kepulauan


"Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten, " kata Puan melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).


Puan mengungkapkan, sebelum memutuskan melarang aktivitas mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Namun faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.

Baca Juga: Kapolda Cek Lokasi Pos Pengamanan Lebaran


Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, mengatasi penyebaran COVID-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah.


"Masyarakat pun masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan, " lanjut wanita berdarah Minangkabau ini.

Baca Juga: Ini Isi Pidato Perdana Ketua DPR Puan Maharani


Karena itu, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran COVID-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif. Menurutnya tak bolah ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat.


"Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten.  Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya, " ujar wakil rakyat dari daerah Jawa Tengah V tersebut.


Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang massif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran COVID-19.  "Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama, " ujar Puan.|||

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya