“Kita harus belajar dari tahun lalu di mana realisasi anggaran program PEN tahun 2021 tidak mencapai 100%. Harus ada perbaikan supaya anggaran PEN dapat terserap maksimal,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menyoroti anggaran penanganan kesehatan yang baru terserap 12,42% atau Rp 15,2 triliun dari alokasi Rp 122,5 triliun. Secara khusus Puan mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memastikan anggaran penanganan kesehatan didistribusikan, terutama terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).
Baca Juga: Ini Isi Pidato Perdana Ketua DPR Puan Maharani
“Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19 harus benar-benar diperhatikan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraannya,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
“Jangan sampai mereka yang telah berjuang dan mempertaruhkan nyawanya demi kesehatan masyarakat malah belum memperoleh haknya,” tambah Puan.
Baca Juga: Tanpa Interupsi, Puan Resmi Dilantik Jadi Ketua DPR
Lebih lanjut, Puan mengimbau Pemerintah Pusat agar terus mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyalurkan insentif para tenaga kesehatan agar sesuai sasaran. Kemudian juga dalam hal pembayaran klaim, penanganan Covid-19 melalui dana desa, serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan.
Baca Juga: Sinergi DPR-Pemerintah Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
