Rekonsiliasi Pasca Pilpres 2019, Perlukah?

Oleh : Mochammad Farisi,LL.M
Ketua KOPIPEDE Prov.Jambi

INFOJAMBI.COM – Demokrasi Indonesia sedang tumbuh pesat, ditandai dengan semakin berkembangnya
hak-hak politik masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.Tak heran jika politik
yang sering diidentikkan dengan pemilu menjadi amat dinamis, bahkan gaduh. Tidak
hanya sebelum dan waktu pemilu, namun setelah pemilu stabilitas politik menjadi
sangat mahal, berbagai macam kompromi dan consensus coba dicapai.

Indonesia baru saja melampaui masa pemilu 2019 yang penuh drama, kematian ratusan
petugas KPPS menjadi sinetron horor berkepanjangan beberapa minggu pasca
pencoblosan.

Propaganda kecurangan juga terus dihembuskan oleh pihak yang kalah
berdasarkan hasil situng KPU. 

Ancaman demo juga terus menggaung, sampai pada
titiknya terjadi bentrok didepan Bawaslu RI yang menewaskan pendemo. Bahkan cerita
pembunuhan tokoh-tokoh nasional menjadi bumbu penyedap cerita pemilu.

Meja hijau menjadi pintu terakhir bagi para kontestan mencari keadilan. Masing-masing
paslon dan penyelenggara diberikan kesempatan yang adil melalui para pendekar pendekar hukumnya untuk bertarung beradu argument, bukti dan saksi. Akhirnya
Putusan Mahkamah Konstitusi menyudahi segala macam kegaduhan politik pasca
pilpres. Rakyat Indonesia Menang.

Ketegangan mereda, masing-masing paslon khususnya yang kalah sudah bisa
menerima hasil pemilu, namun perjuangan membangun bangsa ini belum selesai,
pemilu menyisakan jurang polarisasi masyarakat yang terbelah cukup tajam, perlu
ihktiar bersama merajut persatuan yang sempat tercerai berai. Rekonsiliasi menjadi
kunci mencapai stabilitas politik.

Dalam kamus KBBI rekonsiliasi mempunyai makna “perbuatan memulihkan hubungan
persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan” menilik dari
pengertian tersebut maka sejatinya bahwa setiap anak bangsa ini adalah saudara,
dibingkai oleh BhinekaTunggal Ika, meskipun berbeda pilihan politik, namun ras kebangsaan harus menjadi prioritas utama, maka seharusnya memulihkan
persahabatan lebih mudah untuk dilakukan.

Lantas siapa yang harus memulai, kapan dan bagaimana bentuk rekonsiliasi pascapilpres?

Dalam situasi pasca pilpres seperti ini presiden terpilih harus memulai berfikir
rekonsiliasi, meskipun tidak mudah, tetapi bagaimanapun secara moral pihak yang
menang harus mengambil inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi. Upaya ini harus
dilakukan sendiri secara langsung ataupun melalui orang yang dipercaya dan juga
dihormati oleh pihak yang kalah, komunikasi harus dilakukan pada semua pihak yangdalam pilpres kemarin saling berhadapan.

Rakyat Indonesia pasti senang manakala
para pemimpinnya tetap rukun dan saling menyapa.

Pihak yang kalah juga harus cepat menyesuaikan suasana hati, evaluasi menjadi pilihan
utama untuk konsolidasi dan menentukan arah selanjutnya.

Hukum tetap harus
ditegakkan dan kepentingan bangsa kedepan jauh lebih penting. Menerima tawaran
rekonsiliasi dengan mengedepankan kepentingan Negara dan rakyat harus segera disambut, mau masuk kabinet ataupun opisisi sama-sama terhormat. Check n
balancesis atau menjadi penyeimbang juga jalur perjuangan yang konstitusional, perjuangan diparlemen sejatinya adalah perjuangan rakyat juga.

Kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama menatap Indonesia 5 tahun
kedapan. Masyarakat sejatinya sudah lelah dengan konflik para elit, masyarakat
didaerah cenderung lebih mudah mencair, apalagi bila para elit memberikan teladan.

Kondisi social masyarakat Indonesia yang masih mempratekkan patron klien,
rekonsiliasi yang terjadi antar elit akan cepat menular ke akar rumput.

Khususdi Provinsi Jambi masyarakatnya heterogen terdiri dari beragam suku seperti; Melayu, Jawa, Kerinci, Minangkabau, Batak, Sunda, Banjar, Bugis dll. hasil survey Sigma Indonesia yang melakukan survey potensi konflik pemilu pada bulan maret sebelum pilpres, hasilnya adalah 83,3% masyarakat akan menerima kekalahan, 7,3% protes tapi
dalam hati dan hanya 0,3% yang akan melakukan demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai cerdas berdemokrasi dan siap apabila calon pilihannya
menang ataupun kalah.

Rekonsiliasi di daerah cenderung lebih mudah dilakukan asal semua elemen masyarakat
berfikir untuk kepentingan bangsa dan Negara. Rekonsiliasi akan efektif bila sejak awal sebelum pemilu pihak-pihak yang bertarung sudah saling bertemu, bersilaturahmi dan
berkomitmen siap menang dan siap kalah.

Bulan syawal harusnya menjadi momen yang pas bagi seluruh elemen diJambi melonggarkan ketegangan. Para tokoh masyarakat,
tokoh agama dan tokoh adat harus mengambil inisiatif menjadi mediator
menghubungkan talisilaturahmi para pihak yang sempat berlawanan dalam pillres.

Forkompinda juga mempunyai peran sentral, dengan segala sumberdaya yang dimiliki
menggelar halalbihalal mengundang seluruh elit parpol, tokoh masyarakat, komunitas,
suku, ormas, LSM, OKP akan sangat efektif merajut persatuan dan me-rekonsiliasi
segala perbedaan yang pernah ada.

Gelaran pilkada; pilgub dan pilbub 5 kabupaten di
tahun 2020 juga menguntungkan, suasana pasca pilres cepat cair, para elit serta
masyarakat mulai berfikir bagaimana mensukseskan pilkada.

Akhirnya kita semua berharap bahwa para tokoh dan seluruh masyarakat negeri ini
segera matang berdemokrasi. Bagi yang kalah dalam pemilu secara legowo dan ksatria
mengakui kekalahan, dan kemudian mengucapkan selamat kepada yang menang, dan sebaliknya yang menang segera berfikir rekonsiliasi menyatukan elemen untuk
membangun bangsaini 5 tahun kedepan.

Kategori Opini

Tags:

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.