TEL AVIV – Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu memanggil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel terkait keputusan abstain yang diambil Gedung Putih pada voting resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menuntut dihentikannya pembangunan pemukiman Yahudi pekan lalu. Juru bicara Pemerintah Israel belum memberikan detail mengenai kapan pertemuan antara Netanyahu dan Dubes AS Daniel Shapiro akan terjadi.
Resolusi yang menuntut penghentian pembangunan pemukiman Yahudi itu disahkan oleh 15 negara anggota DK PBB setelah AS memutuskan untuk abstain dan tidak melakukan veto terhadap resolusi tersebut. Sikap ini berlawanan dengan pendekatan diplomatik untuk melindungi Israel yang sejak lama dijalankan AS.
Kemarahan Netanyahu terhadap sikap AS dalam resolusi tersebut ditunjukkan secara jelas melalui serangkaian pidato dan komentar sejak disahkannya resolusi. Ketua Partai Likud itu bahkan menuduh Presiden AS Barack Obama telah berkonspirasi dengan Palestina untuk mendorong diadopsinya resolusi itu di depan rapat kabinet Israel.
Diwartakan Reuters, Senin (26/12/2016), dari 14 negara yang menyetujui pengadopsian resolusi pemukiman Yahudi, 10 di antaranya memiliki kedutaan di Israel. Negara-negara itu adalah: Inggris, China, Rusia, Mesir, Jepang, Uruguay, Spanyol, Ukraina dan Selandia Baru. Dubes dari 10 negara tersebut telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Israel untuk menerima teguran.
“Selama beberapa dekade Administrasi AS dan Pemerintah Israel berbeda pendapat mengenai masalah pemukiman, tapi kami setuju bahwa DK PBB bukanlah tempat untuk menyelesaikan isu ini,” kata Netanyahu.
“Seperti yang saya katakan kepada (Menteri Luar Negeri AS) John Kerry pada Kamis, “Teman tidak akan membawa kawannya ke DK PBB,” tambahnya.
Israel telah menjalankan kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah yang mereka rebut dalam perang 1967 dengan negara-negara Arab, yaitu Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Wilayah-wilayah itu adalah daerah yang diinginkan Palestina sebagai wilayah negaranya.
Sebagian besar komunitas internasional melihat kebijakan Israel tersebut ilegal dan menghalangi proses perdamaian. Israel menolak tudingan itu dan merujuk kepada alkitab, hubungan sejarah dan kepentingan keamanan dengan Tepi Barat dan Yerusalem.
(sumber: okezone)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
