INFOJAMBI.COM - Lembaga pengkajian MPR, Rabu (4/10) menyelenggarakan simposium nasional bertema Revitalisasi Peran DPD, sesuai tugas konstitusionalnya, di Gedung Nusantara IV Komplek MPR, DPR dan DPD RI Jakarta.
Beberapa undangan diharapkan hadir untuk menjadi nara sumber symposium, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Mendagri, Menteri Desa, Gubernur Sulsel, serta sejumlah pengamat.
"Hasil Simposium diharapkan menjadi pendorong Pemerintah, untuk terus melaksanakan pembangunan di daerah. Sekaligus menekankan peran DPD dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai tugas konstitusi yang dimilikinya," ujar Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar, di Nusantara IV Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Selasa (3/10).
Didampingi Wakil Ketua Lemkaji, Ahmad Farhan Hamid dan Jafar HafsahN serta Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono. Rully, mengatakan, ada peran yang bisa dilakukan oleh DPD sesuai tugas konstitusionalnya, antara lain menjadi pengawal pelaksanaan dana transfer daerah.
"Apalagi, pelaksanaan dana transfer daerah ini, belum banyak mendapat perhatian dari lembaga negara yang lain," kata Rully menambahkan.
Peran mengawal dana transfer itu, menurut Rully sangat tepat dilaksanakan oleh DPD. Menginat DPD merupakan Lembag perwakilan daerah.
"Sehingga sangat pantas untuk memperjuangkan kepentingan daerah, baik didaerah sendiri maupun ditingkat nasional," katanya.
Berdasar data BPS yang dilansir Januari 2017, terdapat 10 daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Kesepuluh wilayah miskin itu, sebagian besar ada di Indonesia bagian timur.
Beberapa diantara daerah yang paling banyak penduduk miskinnya itu, adalah Papua mencapai 28,4 persen, Papua Barat 24,88, NTT 22,01 dan untuk Maluku sebesar 19,26 persen. ( Bambang Subagio – Jakarta )
Baca Juga: Safrial Jadi Pembicara Simposium Nasional, Paparkan Rehabilitasi Mangrove
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
