Laporan Bambang Subagio
INFOJAMBI.COM - Dua mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie, mendadak mengadakan pertemuan membicarakan masalah sistem perekonomian Indonesia yang makin memprihatinkan.
Keduanya memandang negara harusnya memainkan peranan pentingnya dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan lebih mementingkan pihak asing.
"Sesuai cita-cita founding fathers, bahwa ekonomi Indonesia itu ditengah, bukan komunis dan juga bukan kapitalisme liberal," tegas Rizal Ramli, didampingi Kwik Kian Gie, dikediamannya, Jalan Bangka IX, kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/4).
Rizal Ramli, mengatakan, Neoliberalisme, adalah paham ekonomi yang mengecilkan peran Negara seminim mungkin dan menghendaki seluruh kegiatan ekonomi, diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.
Dalam sistem ekonomi neolib, yang diuntungkan selalu pihak asing dan para pemodal besar, di dalam negeri. Sedangkan rakyat serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih banyak dirugikan.
“Itulah sebabnya, kita harus melawan setiap upaya dan praktik yang hendak menerapkan ekonomi neoliberal di Indonesia," tegas Rizal Ramli.
Ditambahkan Rizal, ciri lainnya dari sistem ekonomi neoliberal, yaitu selalu memotong subsidi dan menaikan harga barang dan jasa, sesuai standar internasional. Padahal, pendapatan rakyat jauh di bawah standar Internasional.
Selama Indonesia mengikuti model pembangunan neoliberal ala Bank Dunia, ekonomi Indonesia tidak akan pernah tumbuh di atas 6,5 persen.
"Ini disebabkan, karena Indonesia bergantung pada utang luar negeri. Jika ekonomi tumbuh lebih dari 6,5 persen, maka akan terkendala oleh utang yang semakin tinggi dan terjadi overheating," kata Rizal Ramli.
Dalam pandangannya, Rizal, menyatakan sistem ekonomi Indonesia yang kini didominasi neoliberalisme akan menghasilkan kondisi rakyat yang jauh dari cita-cita nasional.
"Kami akan terus melawan neoliberalisme. Bukan orangnya yang kami lawan, tapi perilakunya yang kami tidak suka," tegas Rizal Ramli alias RR.
Lebih jauh Rizal, menegaskan, Indonesia akan bangkrut, jika sistem neoliberalisme terus dipakai pemerintah. Ia menyebut sistem neoliberalisme bercokol di Indonesia sejak tahun 1967, saat kelompok "Mafia Berkeley" diminta Orde Baru mengurus bidang ekonomi.
"Kami akan terus melawan dengan cara kami masing-masing," katanya.
Selain itu kata Rizal Ramli, Negara yang menerapkan sistem ekonomi neoliberal, anggaran akan diprioritaskan untuk membayar pokok dan bunga utang. Di APBN 2018, Indonesia mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 800 triliun atau hampir sepertiga dari APBN, hanya untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang.
“Angka ini jauh lebih besar dari anggaran pendidikan, infrastruktur, gaji dan tunjangan pegawai negeri," kata Rizal.
Rizal berharap siapapun yang terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang, untuk menghentikan praktik ekonomi neoliberal.
"Siapapun yang menjadi Presiden nanti, untuk menghentikan sistem ekonomi neoliberal ini," ujar Rizal Ramli.
Rizal dan Kwik pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus BLBI. Kwik Kian Gie pernah diperiksa setidaknya dua kali pada tanggal 20 April 2017 dan 11 Desember 2017.
Dalam keterangannya Kwik Kian Gie, mengatakan, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), masih berutang Rp 3,7 triliun, namun sudah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.
Sementara Rizal Ramli pernah diperiksa KPK pada tanggal 2 Mei 2017. Usai diperiksa, Rizal mengungkapkan bahwa kasus BLBI itu, pelakunya adalah elit politik.***
Editor : M Asrori S
Baca Juga: Bahas Geopolitik Global, Prabowo Temui Rizal Ramli
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
