KUALATUNGKAL — Bupati Tanjabbar diwakili Sekda, Ambok Tuo, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Gatot Suwarso, menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Kamis.
Komisi yang membidangi pendidikan, pemerintahan dan kesra itu dipimpin oleh Bustami. Rombongan diterima Sekda di Gedung Pola Kantor Bupati Tanjabbar.
Menurut Kabag Humas, Firdaus, kunjungan kerja tersebut dalam rangka revisi UU inisiatif tentang pendidikan SLTA dan pendidikan inklusif.
Sekda berharap Komisi IV DPRD Provinsi Jambi menerima masukan dan keluhan Pemkab Tanjabbar, sebagai bahan penyusunan perda, karena di Tanjabbar ada beberapa sekolah dan SLB.
Pendidikan SLTA sudah diserahkan ke provinsi, makanya dengan Surat Edaran Bupati dikirim ke Gubernur agar guru-guru honorer yang berasal dari Tanjabbar tidak ditelantarkan. Mereka diterima berdasar permintaan dan kebutuhan pada waktu itu.
“Karena pindahnya wewenang ke provinsi, tenaga honorer tidak dimanfaatkan. Itu kami agak keberatan. Kami sudah membuat surat agar tetap dimanfaatkan,” ujar Ambok.
Ketua Komisi IV, Bustami, didampingi anggota Komisi IV, Juber, mengatakan, kunjungan ini untuk menampung aspirasi dan keluhan masalah pendidikan. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jambi dan kabupaten.
Bahan diskusi, antara lain cara mengajar guru honorer dan pembagian tugas serta insentif yang layak bagi para guru honorer, sesuai keuangannya. (infojambi.com)
Laporan : Raini || Editor : Doddi Irawan
Baca Juga: Nasib Guru Non-PNS Terancam, Zola Akan Berjuang Mati-Matian
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
