Saran dan Kritik Dewan Pertajam Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

PENULIS : RICHI
EDITOR : M ASRORI S

Gubernur Jambi, H Fachrori Umar (tengah) memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan (Foto/Ronie).

INFOJAMBI.COM – Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, mengatakan, masukan yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, semakin mempertajam efektivitas pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi.

Fachrori Umar mengatakan itu pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian tanggapan gubernur jambi atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (20/6/2019).

“Saya mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan teman teman di DPRD. Saya harap masukan itu, akan lebih mempertajam lagi efektivitas pelaksanaan anggaran pada Pemprov Jambi, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan bisa berjalan lebih baik lagi dalam upaya mewujudkan Jambi Tuntas 2021,” ujar Fachrori.

Berbagai kritik, saran dan masukan telah disampaikan setiap fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi, yang disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, 19 Juni 2019 yang lalu.

Penjelasan Pemprov Jambi terhadap pandangan umum dari setiap fraksi itu, pertama DPRD Provinsi Jambi memberikan masukan, agar Pemprov Jambi menggunakan kenaikan PAD, untuk pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Pemprov Jambi sependapat dengan masukan itu dan terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Kedua, DPRD Provinsi Jambi memberikan masukan agar Pemprov Jambi lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan penatasuahaan asset, agar lebih tertib lagi. Pemprov Jambi terus berusaha untuk melakukan penatausahaan aset dan ini menjadi salah satu dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jambi.

Ketiga, DPRD Provinsi Jambi mempertanyakan mengenai belum optimalnya realisasi belanja modal. Dapat dijelaskan, bahwa hal ini disebabkan oleh terbitnya ketentuan teknis baru mengenai pengadaan barang dan jasa, sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan menjadi terganggu.

Dikatakan Fachrori Umar, Pemprov Jambi baru saja memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

“Kita sangat mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan dewan, baik berupa kritik maupun saran. Kita berharap penjelasan yang tadi kita berikan, bisa menjelaskan berbagai pertanyaan dan masukan dari dewan,” kata Fachrori.

Lebih lanjut, Fachrori menegaskan, Pemprov Jambi akan terus berupaya lebih baik lagi dalam pelaksanaan APBD, baik dalam meningkatkan PAD untuk pembiayaan pembangunan, maupun dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, agar pembangunan memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat. ( Humasprov )

Kategori Provinsi

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.