Jumat, 16 November 2018 | 18:59

Sekda : Tim Inspektorat Lakukan Pengawasan Dimulai dari Perencanaan

ADVERTORIAL

Sekda Provinsi Jambi, H M Dianto (dua) dari kanani, saat memberikan keterangan pers.

INFOJAMBI.COM – Sekda Provinsi Jambi, H.M.Dianto, menegaskan Pemprov Jambi menempatkan pengawasan khususnya inspektorat mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, guna mengurangi korupsi yang mungkin bakal terjadi dalam proses pembangunan, Selasa (9/10/2018).

“Mou dengan kepolisian, kejaksaan, sudah kita lakukan hingga Kabupaten/Kota, mulai tahapan perencanaan kita harapkan tim inspektorat mengawasi,” ujar Sekda.

Sekda usai mengikuti rapat pemutakhiran data tindak lanjut laporan hasil pengawasan tingkat nasional tahun 2018, berlangsung di Grage Hotel Bengkulu, menyampaikan pengawasan sejak awal perencanaan menjadi langkah maju, guna menghindari praktek korupsi pada proyek pembangunan.

“Terlibat sejak awal hindari adanya titipan sesuai arahan yang disampaikan Menteri,” tegas Sekda.

Sekda menegaskan laporan yang harus ditindaklanjuti berdasar hasil pemeriksaan dapat selesai sebelum 60 hari, untuk selanjutnya dilaporkan ke Irjen Kemdagri.

“Inspektorat harus kuat mulai Sumber Daya Manusianya, fasilitas, pembiayaan didorong Pemda, inspektorat dapat kerja secara optimal,” ujar Sekda.

Mendagri Tjahyo Kumolo, menegaskan, sinergisitas program pemerintah pusat dan daerah, memperkuat infrastruktur ekonomi dan infrastruktur social.

Sekda Provinsi Jambi, saat menghadiri rapat pemutakhiran data di Grage Hotel Bengkulu.

“Tiga area perubahan aspek kelembagaan, agar APIP independent dan objektif tidak gamang dan takut dimutasi oleh kepala daerahnya, sehingga hasil pengawasannya berkualitas, aspek anggaran agar APIP dapat membiayai kegiatan pengawasan yang dibutuhkan, secara memadai, aspek sumber daya baik dari segi jumlah dan kualitas agar mandat pengawasan yang diberikan dapat dilaksanakan secara baik,” jelas Mendagri.

Mendagri menambahkan, pelaksanaan pembangunan dengan tata kelola harus lebih fokus memetakan area rawan korupsi.

“Perencanaan yang matang dan dicermati inspektorat, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan perjalanan dinas,” kata Mendagri.

Arahan Mendagri terkait penguatan APIP harus menjaga integritas dan profesionalisme mengubah cara pandang, bahwa elektabilitas APIP dilihat bukan dari banyaknya temuan yang diperoleh.

Namun, dilihat dari beberapa banyak pendampingan yang dilakukan APIP, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mendorong perangkat daerah untuk membangun sistem pengendalian handal dan mengawal perangkat daerah, dalam pencapaian SPIP level III pada tahun 2019. ( Raihan/Mulyadi )

Editor : M Asrori S


Kategori Provinsi

Tags: ,,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.