Senator DKI Usulkan Prabowo-Sandi Jadi Kekuatan Penyeimbang

| Editor: Muhammad Asrori
Senator DKI Usulkan Prabowo-Sandi Jadi Kekuatan Penyeimbang


PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : M ASRORI S

Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan





Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Fahira Idris (Foto/Bambang Subagio)




INFOJAMBI.COM - Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Fahira Idris, yang membidangi persoalan Politik, Hukum, HAM, mengusulkan, agar pasangan Prabowo-Sandiaga Uno bersama partai pendukungnya, menjadi kekuatan penyeimbang atau oposisi.





Usulan itu, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan nomor urut 02 tersebut.

Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD





“Hemat saya, menjadi kekuatan penyimbang atau oposisi, merupakan langkah terbaik lima tahun ke depan, terutama bagi partai pendukung Prabowo-Sandi," ujar Fahira di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).





Menurut Fahira, dalam struktur politik dan sosial sebuah negara demokrasi, oposisi itu kewajiban. Saya berharap kewajiban ini, ditunaikan parpol pendukung Prabowo-Sandi, untuk kemaslahatan bangsa ini, lima tahun ke depan,” ujarnya.

Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah





Partai yang berkoalisi mendukung pencalonan Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 ada tiga partai, yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat.





Menurut Fahira, rakyat membutuhkan partai politik yang beroposisi sebagai alat untuk mempertanyakan, mengkritisi, bahkan menolak berbagai kebijakan penguasa yang mempunyai efek samping merugikan rakyat.





"Kenyataan dari sebuah sistem demokrasi yang tidak bisa ditolak, adalah sematang apapun demokrasi di negara, pasti selalu ada potensi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil," katanya.





Fahira berpendapat, sebagus apapun kekuasaan, selama masih dijalankan oleh sekolompok manusia pasti terdapat celah-celah kelamahan. Karenanya, tantangan terbesar negara demokrasi manapun adalah mencegah sebuah kekuasaan menjadi absolut, agar kebijakan yang salah dan keliru tidak diterapkan.





"Ini bisa dicegah dengan kehadiran sebuah kekuasaan oposisi. Apa jadinya, demokrasi di negeri ini jika semua partai menjadi penyokong pemerintah,” tukas Senator asal Jakarta itu.***


BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya