Penulis : Bambang Subagio || Editor : M Asrori S
INFOJAMBI.COM - Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, menilai sudah waktunya pemerintah melakukan revolusi kesehatan di Indonesia. Persoalan mendasar untuk melakukannya bisa dimulai dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga bentuk penyelenggaraan dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
"Sudah sejauhmana petugas menerapkan tahapan-tahapan kebijakan yang sudah tertera," kata Sylviana melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/1/2021) di Jakarta.
Menurut Sylviana, dalam situasi pandemi Covid-19, data semacam ini membantu publik agar tidak berandai-andai lagi tentang kebutuhan masyarakat, tapi lebih pasti dalam merencanakan sistem kesehatan nasional yang lebih tanggap.
“Dari data itu kita dapat mengevaluasi dan mengukur postur kesehatan sejak 2014, kemudian memprediksi postur kesehatan kita, lima atau sepuluh tahun yang mendatang," ujarnya.
Sylviana menambahkan, dari data ini juga penting bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan strategi kesehatan apa yang harus dilakukan segera, untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya, kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berada di pundak negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 pasal 34 ayat (3).
Dalam pelaksanaannya, tambah Senator dari DKI Jakarta ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran serta swasta dalam upaya memberikan akses layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.
Sylviana mengungkapkan, data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) 2018, menyebutkan, jumlah rumah sakit swasta ada 1.016 dengan tingkat pertumbuhan tujuh persen per tahun. Sedang rumah sakit pemerintah berjumlah 1.804 dengan tingkat pertumbuhan tiga persen setiap tahun.
Sylviana mengatakan, angka-angka tersebut mengindikasikan peran penting sektor swasta, dalam dunia kesehatan di Tanah Air.
Upaya paling nyata dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan akses kesehatan bagi semua, adalah penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah diperkenalkan sejak 2014.
"Dengan target cakupan sekitar 260 juta orang dan layanan yang komprehensif,” kata Sylviana Murni.***
Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
