PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : M ASRORI S
INFOJAMBI.COM – Anggota MPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan, fungsi lembaga negara MPR, DPR dan DPD RI belum berjalan maksimal.
“Sudah banyak kajian, terkait penguatan lembaga-lembaga Negara, agar ke depan mampu mengoptimalisasi fungsi,” katanya, dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Mekanisme Check and Balance Lembaga Negara’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Bagi Saleh Daulay, lembaga-lembaga di parlemen, masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan luar biasa di sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.
DPR memiliki wewenang membuat UU bersama-sama dengan pemerintah, kemudian bersama pemerintah membahas dan menyetujui anggaran dan melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan UU dan juga pelaksanaan APBN.
Sementara DPD berwenang mengajukan kepada DPR RUU otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
“Begitu luar biasanya fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut, tinggal sinergitas antar lembaga perlu dioptimalkan, sehingga mekanisme check and balance bisa berjalan maksimal. Selain itu, sinergitas juga dengan pemerintah. Sebab, wewenang pembuatan UU adalah perpaduan antara DPR dan pemerintah jadi tinggal sinergi pembagian kewenangan dan tanggung jawab dari produk UU yang dikeluarkan,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Nono Sampono, berpendapat, jika check and balance dalam rangka optimalisasi fungsi lembaga mau diterapkan secara baik, maka harus terjadi keseimbangan kekuasaan. “Tidak ada cara lain,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, hubungan atau sinergitas antar lembaga negara di parlemen, harus dijaga secara baik agar terjadi keseimbangan.
Bagi Nono Sampono, sinergitas seperti itu menggambarkan jati diri bangsa Indonesia, yakni gotong royong.
“Sistem tatanegara Indonesia yang seperti itu, memang harus sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang komunal. Indonesia tidak bisa mengadopsi sistem luar seperti liberal yang individualistic, sebab sekali lagi Indoenia adalah komunal yang menerapkan prinsip gotong royong,” katanya.
Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis, mengatakan ide dasar dan pikiran dasar check and balance itu, adalah mencegah terjadinya satu organ menjadi tiran bagi organ yang lain.
"Agar satu organ tidak menjadi tiran bagi yang lain, maka keseimbangan kewenangan harus terjadi," katanya.
Organ perlu keseimbangan kewenangan, sebab kekuasaan mutlak itu memiliki kecenderungan. Kecenderungan ini harus dikerangka-kan dalam hukum dan harus dijinakkan dalam hukum dengan cara, sebagian kewenanganmu kau taruh di sini dan sebagian lagi kau taruh di sana.
"Inilah sinergitas yang akan membawa kepada implementasi check and balance, sehingga dengan itu demokrasi, akuntabilitas dan transparansi bisa dikembangkan,” katanya.***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
