Laporan Bambang Subagio
INFOJAMBI.COM - Anggota DPD RI dapil Jambi,Hj Juniwati Mascjhun Sofwan, berpendapat, system demokrasi Pancasila masih merupakan system demokrasi terbaik bagi Indonesia, dari sekian banyak system pemerintahan yang ada di dunia.
“Dari beberapa macam sistem pemerintahan demokrasi, saya melihat demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia masih yang terbaik,” kata Juniwati, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).
Karenanya lanjut Juniwati, salah satu penerapan demokrasi Pancasila, yakni penyelenggaraan Pilkada langsung secara serentak di 171 daerah, seperti diatur dalam UU Pilkada, diharapkan menjadi momentum perubahan bagi demokrasi di Indonesia.
“Pilkada serentak bukan sekedar pesta demokrasi procedural, tapi Pilkada serentak dapat menghasilkan perubahan menjadi lebih baik terutama bagi daerah,“ kata senator Jambi itu.
Menurut Juniwati, Pilkada serentak tahun 2018, akan diselenggarakan di 171 daerah. Meliputi 13 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 15 Kota, pada 27 Juni 2018.
Dalam Pilkada serentak 2018 ini, masyarakat akan menentukan sikap untuk memilih pemimpinnya. Di tahun demokrasi ini, menjadi sebuah aplikasi pengejawantahan ide dan gagasan dalam pembangunan, yang didalamnya masyarakat perlu dominan untuk ikut terlibat.
“Pilkada serentak 2018, menjadi sebuah momentum yg ditunggu–tunggu oleh para tokoh, politisi maupun masyarakat. Di Pilkada, dan masyarakat bereperan penting untuk menentukan sikap untuk memilih pemimpinnya,“ kata Juniwati.
Secara terpisah, pengamat politik, Chusnul Mar’iyah, mengatakan, DPD harus ikut berperan mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden 2019 nanti.
“DPD punya kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada sesuai UU, dan dalam penyelengaraan Pemilu nanti baik Pilkada, Pileg dan Pilpres, DPD mampu mengawasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Rezim yang berkuasa, peserta pemilu sampai ke pemilih,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyarankan agar DPD membuat studi komprehensif dan mengajak perguruan tinggi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia.
“Selanjutnya DPD merekomendasikan, agar kedepan Pilkada langsung hanya untuk Pemilu Gubernur, tidak untuk Pemilu Bupati/Walikota, karena memakan biaya sangat tinggi,“ kata Titi.
Editor : M Asrori S
Baca Juga: Zulkifli Hasan : Jangan Menang-Menangan Selesaikan Masalah
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
