Sugeng Suparwoto : Mata Rantai Subsidi Energi Harus Dibenahi

Penulis : Bambang Subagio || Editor : M Asrori S

sugeng sugeng-bakn-subsidi- energi-865x450.jpg" alt="" width="865" height="450" />

INFOJAMBI.COM - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ( BAKN) DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan, distribusi subsidi energi harus menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, seringkali ditemukan proses distribusinya tidak tepat sasaran.

Pokok persoalan yang menjadi perhatian saat ini, banyak masyarakat mampu, justru banyak menikmati subsidi energi gas elpiji tabung tiga kilogram.

"Subsidi energi merupakan sebuah upaya pemerintah, dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah, agar tetap bisa menjalankan kegiatan rumah tangga maupun kegiatan usahanya yang notabene menggunakan energi, baik itu energi BBM, energi listrik, maupun energi gas," ujar Sugeng, saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon, Banten, Senin (25/01/2021).

Namun pada prakteknya, lanjut Sugeng, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya. Meskipun di satu sisi, subsidi dipandang sebagai bantuan sosial (social spending), kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif.

"Dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin," katanya.

Salah satu kendala ketidak-tepatan sasaran subsidi energi, menurut Sugeng, disebabkan karena mata rantai komoditas subsidi yang panjang, sehingga menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi.

"Sudah negeri subsidi tapi rakyat bayar mahal, karena mata rantai yang sedemikian panjang ini. Kami minta pemerintah daerah perlu memfasilitasi bagaimana barang cepat sampai ke pengecer atau pembeli," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Sementara Asisten Daerah II Kota Cilegon Tb Dikrie Maulawardhana, menyampaikan ketidak-tepatan sasaran subsidi energi pada masyarakat, disebabkan karena pengawasan pemerintah daerah yang terbatas, dan database penerima subsidi yang tidak sinkron, antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah hanya membatasi HET sampai ke tingkat pengecer, pengecer ke konsumen kami sudah tidak mengawasi. Kami minta HET ditetapkan saja oleh pemerintah sesuai dengan cakupan luas wilayahnya, sehingga tidak ada barang subsidi yang dijual dengan harga tinggi," katanya.

Sementara terkait database, pihaknya menyambut baik masukan dari BAKN, terkait digitalisasi database penerima subsidi. Namun, ia berharap kedepannya ada sinkronisasi data dari pusat dan daerah.

"Update data daerah dan pusat harus sinkron, jangan sampai ada kendala seperti pembagian Bansos," harapnya.***