KOTAJAMBI, INFOJAMBI.COM - Kontestasi pemilihan Wali Kota Jambi masih dua tahun lagi. Namun suhu politik sudah mulai memanas.
Masing-masing kandidat sepertinya sudah pasang kuda-kuda. Bahkan ada yang memainkan jurus maut, membuat lawan keok sebelum bertanding.
Baca Juga: Sidang Kasus Politik Uang Pilwako Jambi, Masih Terus Berlanjut
H Abdul Rahman alias HAR adalah salah satu kandidat Wali Kota Jambi yang dihajar. Namanya dikaitkan dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Talang Banjar yang dibatalkan Kementerian Kesehatan.
HAR, kontraktor yang juga politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) didemo dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Baca Juga: Budi Setiawan Merangkak dari Bawah Namun Tetap Low Profile
Pengamat politik di Jambi, Dedek Kusnadi berpendapat, demokrasi membuka ruang bagi siapa saja untuk ikut berkontestasi menjadi kepala daerah. Entah berlatar belakang etnis atau agama tertentu, punya kesempatan sama.
Menurut Dedek, untuk menang, seringkali kandidat menggunakan cara-cara kotor dengan merusak reputasi lawan. Targetnya, supaya dia ditinggal pemilih.
Baca Juga: Ambisi Maju Pilwako, Sutan Adil Copot Rocky Candra sebagai Wakil Ketua DPRD
“Hal itu memungkinkan terjadi. Boleh jadi kondisi inilah yang sedang menimpa HAR. Dia dijegal sebelum bertanding,” kata Dedek.
Meski hal itu lazim terjadi di pilkada, Dedek berharap kondisi itu tidak berpendar di Pilwako Jambi. Dia berharap para kandidat menahan diri dengan berkontestasi secara sehat.
“Rebut suara rakyat lewat adu ide dan gagasan. Bukan saling mengumbar keburukan. Kalau mau dicari keburukannya, semua orang punya cacat,” ujar Dedek.
Mengenai kasus Graha Lansia yang membelit nama Rahman, akademisi UIN Jambi itu punya pandangan berbeda.
Menurutnya, Rahman sebagai kontraktor adalah orang yang justru paling dirugikan. Ketika perintah pembatalan datang dari Kemenkes, Rahman bergegas mengembalikan uang muka ke kas daerah. Utuh 100 persen.
Padahal, HAR sudah keluar biaya untuk membangun pondasi. Nilainya tidak sedikit. Rahman mengalami kerugian berlipat-lipat.
Selain itu, sebagai pihak ketiga, HAR hanya melaksanakan program yang direncanakan pemerintah.
“Kalau mau disalahkan, mestinya Kemenkes juga salah. Kenapa perintah pembatalan nggak diturunkan jauh-jauh hari,” kata Dedek.
Dedek mencontohkan, kasus proyek senilai Rp.2 miliar di kawasan Tanggo Rajo yang juga sempat dihentikan sementara. Padahal, progres proyeknya sudah berjalan.
“Memang di dua kasus ini terdapat kelemahan dalam proses perencanaan. Tapi itu bukan semata kesalahan kontraktor. Saya kira kontraktor justru paling dirugikan,” kata Dedek.
Dedek percaya kepolisian bersikap profesional. Mereka tidak akan mau terseret dalam masalah politik yang kini sedang dihadapi HAR.
“Saya kira masalah Pak Rahman ini murni persoalan politik. Saya berpandangan, politik saling jegal seperti ini tidak elok. Marilah isi ruang-ruang pilkada dengan adu gagasan, bukan aksi jegal-menjegal. Kasihan kandidat dan keluarganya kalau diburuk-burukkan,” ungkap Dedek. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
