Tak Kunjung Selesai, Dewan Akhirnya Bentuk Pansus BOT dan Konflik Lahan

Editor : Redaksi

INFOJAMBI.COM – Aspirasi masyarakat terkait masalah BOT (Build Operate Transfer/Bangun Guna Serah) Pemprov Jambi, dan konflik lahan di Provinsi Jambi, tak kunjung selesai.

DPRD Provinsi Jambi membentuk dua panitia khusus (pansus). Hal ini terungkap dalam rapat paripurna intern yang digelar DPRD Provinsi Jambi, Senin (30/8/2021).

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, untuk BOT, pansus akan mendalami sejumlah kerjasama BOT pemerintah dengan pihak ketiga.

“Tidak hanya Angso Duo, tapi juga JBC, Hotel Ratu dan WTC. Ini penting untuk memberi kepastian hukum dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari kerjasama BOT,” jelas Edi usai paripurna.

Tentang adanya anggapan pembentukan pansus tidak memberi kesempatan kepada Gubernur bekerja, Edi membantah.

Menurutnya pansus justru ingin membantu pemerintah provinsi menyelesaikan permasalahan Jambi yang tak kunjung selesai.

“Perlu dicatat, dengan pansus ini kami membantu kinerja pemerintah daerah,” tegas Edi.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini, jika proses BOT berjalan baik, akan berdampak pada peningkatan PAD provinsi.

Begitu pun dengan permasalahan konflik lahan. Jika dapat diurai dan diselesaikan dengan baik, keamanan masyarakat akan terjamin dan ada kepastian hukum terhadap lahan yang sudah garap. Di sisi lain korporasi juga akan memiliki batas wilayah yang jelas.

“Jadi baik korporasi maupun rakyat tidak bisa berbuat seenaknya. Korporasi untung, rakyat juga sejahtera,” terangnya.

Masih terkait konflik lahan, menurut Edi, pansus ingin melihat berapa banyak konflik lahan di Jambi. Sejauh mana penanganannya dan terkait dengan korporasi apa saja. Termasuk mendalami pengelolaan HGU yang dilakukan perusahaan.

“Misalnya HGU 15 ribu hektar, tapi yang dikerjakan hanya 7 ribu hektar, tentu ini kita tanyakan kenapa, kalau tidak ya dikembalikan ke negara saja,” lanjutnya.

Pansus BOT/Perjanjian Kerjasama Lahan antara Pemprov Jambi dan pihak ketiga diketuai oleh Bustami Yahya, Wakil Ketua Rusli Kamal Siregar, dan Akmaluddin sebagai sekretaris.

Adapun pansus konflik lahan/agraria diketuai oleh Wartono Triyankusumo, Abunyani sebagai wakil ketua dan Ivan Wirata sebagai sekretaris. ***

Kategori Politik

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.