INFOJAMBI.COM — Komite III DPD RI mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ( MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam Rapat Kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Rapat ini menyoroti belum optimalnya pemerataan layanan MBG bagi anak-anak di daerah terpencil.
Hartono, Senator Provinsi Papua Barat Daya menjelaskan beberapa persoalan utama yang disampaikan para senator meliputi. Pertama, ketimpangan Fasilitas SPPG. "Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Barat Daya baru mencakup kurang dari 10 persen dari total 12.000 penerima manfaat yang masih terpusat di perkotaan, " katanya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Di Wilayah Kodim 0417 Kerinci Sudah Mulai Beroperasi
Sementara Senator DPD RI dari Provinsi Papua Pegunungan Arianto mengungkapkan masih terdapat masyarakat yang belum terdata dengan baik.di Papua Pegunungan. Ia menemukan masih banyak masyarakat yang tidak terdata ‘by name by address,’ karena tidak sedikit dari mereka yang tidak punya KTP.
Senator asal NTT, Maria Stevi, menyatakan bahwa salah satu persoalan nyata di lapangan adalah kondisi geografis yang kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi MBG kepada penerima manfaat di sejumlah wilayah belum dapat berjalan secara optimal.
Baca Juga: Bupati Muarojambi Tandatangani MoU Program Makan Bergizi Gratis
Senator asal Maluku Ana Latuconsina mengatakan terdapat perbedaan daya beli anggaran menu MBG antara Jawa dan Maluku akibat perbedaan harga bahan baku.
"Tingginya harga bahan pokok di Maluku membuat nilai anggaran Rp10.000 per porsi tidak menghasilkan kualitas menu yang setara dengan di Pulau Jawa, " ujar Ana Latuconsina.
Baca Juga: Firman Subagyo :Udang Terkontaminasi Cs-137 Aman Dikonsumsi, Pernyataan Menyesatkan
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa dari total SPPG yang beroperasi per 6 Oktober 2026, sebanyak 3.318 SPPG di daerah 3T masih dalam tahap pengembangan.
"BGN menargetkan pengoperasian 480 SPPG di wilayah 3T secara bertahap dengan memprioritaskan penyesuaian kondisi geografis, rantai pasok, ketersediaan SDM, serta penerbitan regulasi penggunaan pangan local, " katanya.
Atas kondisi ini, Komite III DPD RI mengimbau BGN untuk mempercepat penyebaran SPPG dan menyesuaikan strategi pelaksanaan agar kualitas gizi serta manfaat MBG dapat diterima secara merata oleh anak-anak di seluruh daerah 3T. (Tim)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
