Temuan BPK, Rp 16 M Aset Kabupaten Tanjab Barat Tak Jelas Keberadaannya

Laporan Raini



INFOJAMBI.COM - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hingga kini masih berusaha menelusuri aset yang belum diketahui keberadaannya. Sebab, dari hasil audit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat keuangan dan Aset daerah sebesar Rp 16 lebih belum ketahui keberadaannya itu.

Kepala BPKAD Tanjab Barat, Rajiun Sitohang, mengungkapkan, dari Rp 59.682.700.898,- hasil audit BPK terkait Aset itu, pihaknya masih melakukan penelusuran dan melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sesuai hasil audit BPK hingga kini yang belum ditelusuri, ada sebesar Rp 16.334.528.321. Langkah yang dilakukan, kita terus melakukan koordinasi dengan teman teman OPD," ungkap Rajiun, ujar Rajiun Sihotang, Juamt (5/10/2018).

Diakui Rajiun, untuk sekarang ini di Setda Pemkab Tanjab Barat memang sedikit terlambat dalam menindak-lanjuti hal itu. Namun tidak begitu signifikan.

"Setda memang agak lambat, baru sekitar 40,84 persen, dari total Rp 20.644.862.650, kalau dihitung baru ditindaklanjuti kurang lebih sekitar Rp 8 miliar. Tapi kita berharap bisa segera selesasi dan tim kita berkoordinasi dengan mereka," terangnya.

Untuk aset itu sendiri, berupa peralatan dan mesin, termasuk mobiler. Dan untuk kendaraan hampir cocok semua. Kalau untuk yang lain, seperti di Dinkes 82 persen sudah selesai, Dinas Pendidikan 92,53 persen, Dinas PU 100 persen, Dishub 81 Persen, Sekretariat DPRD 98,11 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan 94,92 persen, Dinas Perikanan 80,59 persen, Disparpora 50,56 persen dan di Dinas Damkar 99,39 persen.

Kemudian untu di Dinas KUKM Perindag 100 persen, Dinas PMD 100 persen Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura ini, juga masih rendah karena nilainya juga rendah 13,79 persen dari angka Rp 188 juta," bebernya.

Begitu juga di Dinas Lingkungan Hidup 85,33 Persen, kemudian di pengelola saya sendiri 88,34 persen dari Rp 154 juta tinggal Rp 18 juta lagi yang belum ketemu barangnya. Dan barang ini merupakan limpahan dari dinas yang dibubarkan dua tahun lalu.

"Jadi mereka, ada barangnya tercatat di kita, tapi tidak tahu barangnya. Ini sedang kita kejar. Tapi kita bersyukur Rp 127 juta sudah dikembalikan," sebutnya.

Selanjutnya untuk di Bappeda 77,48 persen, BPBD 97,16 persen Kecamatan Pengabuan 95,76 persen, Kecamatan Kuala Betara 100 persen, Kecamatan Tungkal Ulu 100 persen, Kecamatan Betara 100 persen, Kecamatan Muara Papalik 66,17 persen.

Lalu Kecamatan Batang Asam 100 persen, Disdukcapil 100 persen, Kecamatan Senyerang 100 persen, Kecamatan Tungkal Ilir 100 persen, DPM-PTSP 100 persen, Kecamatan Tebing Tinggi 100 persen, Inspektorat 100 persen, Kecamatan Bram Itam 100 persen, dan Diskiminfo 100 persen. Sampai sekarang total yang sudah ditindaklanjuti baru sebesar 71,47 persen," tandasnya.***

Editor : M Asrori S

Baca Juga: Ada Pemeriksaan BPK, AJB Ingatkan Kepala OPD Tidak Keluar Daerah

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com