Tiga Lembaga Tinggi Gelar Festival Konstitusi dan Anti Korupsi

Tiga lembaga tinggi Negara, MPR, MK dan KPK bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU), akan menyelenggarakan Festival Konsitusi dan Antikorupsi yang ke 3 di Medan, 14–15 Mei 2018 mendatang.

Reporter: Bambang Subagio | Editor: Muhammad Asrori

Sabtu, 28 April 2018 06:48 WIB

Tiga Lembaga Tinggi Gelar Festival Konstitusi dan Anti Korupsi

Para pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Rektor USU.

INFOJAMBI.COM - Tiga lembaga tinggi Negara, MPR, MK dan KPK bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU), akan menyelenggarakan Festival Konsitusi dan Antikorupsi yang ke 3 di Medan, 14–15 Mei 2018 mendatang.

“Konstitusi dan Antikorupsi merupakan dua hal penting yang menentukan masa depan Indonesia,” kata Ketua MPR, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dalam konperensi pers yang dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, dan Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu, di Lobby Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Festival Konstitusi dan Antikorupsi, sebelumnya diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Indonesia Depok.

Zulhas menegaskan, Festival Konstitusi dan Antikorupsi, bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi NKRI, yaitu memperkuat konstitusi dan memperkuat dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air, baik penindakan maupun pencegahannya, tidak hanya di pusat, tapi juga di provinsi, Kabupaten, sampai ke Desa-Desa.

Zulhas menambahkan, pada tahun politik ini banyak Kepala Daerah yang sudah terkena operasi tangkap tangan (OTT). Hingga saat ini, menurutnya sudah lebih dari 300 Kepala Daerah tersangkut korupsi.

Melihat kondisi ini, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus bersifat komprehensif, sehingga tidak mengedepankan upaya paksa melalui OTT dan penangkapan, namun perlu dilakukan perbaikan sistem yang ada.

Karena itu, Zulhas setuju selain menyempurnakan UU Tipikor, juga perlu menyempurnakan UU Pilkada.

“Kandidat Parpol tidak boleh cari uang. Tapi, biaya yang dikeluarkan calon sudah pasti. Biaya saksi itu sudah pasti. Untuk memasang iklan, baliho, dan lain-lain. Semuanya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” katanya.

Sementara Agus Rahardjo, mengatakan, KPK menyadari pentingnya kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini, karena diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Apalagi kegiatan ini melibatkan MPR dan MK.

Anwar Usman, mengatakan, Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini, terkait penegakan konstitusi dan pemberantasan korupsi.

“Antara konstitusi dan antikorupsi, sangat erat kaitannya. Konstitusi bisa berdiri tegak, jika korupsi juga bisa diberantas,” katanya.

Untuk itu, Anwar Usman, meminta media massa untuk ikut mensosialisasikan kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi di USU Medan ini.***