Tingkatkan Pendapatan Pajak Daerah, Pemprov Siap Terima Bimbingan KPK

ADVERTORIAL
Editor : Wahyu Nugroho

monitoring- KPK.jpg" alt="" width="865" height="450" />

Sekda Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si (kiri) pada acara Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (foto Humas)

INFOJAMBI.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si membuka Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang Optimalisasi Pajak daerah, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BPKB), Selasa (6/11/2018), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Monitoring yang berlangsung sehari dipimpin Koordinator Wilayah Sumatera II Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution (Choki), yang turut dihadiri Deputi Pencegahan KPK Juned Junaidi, diikuti Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jambi.

Sekda mengapresiasi kehadiran KPK RI yang sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi.

“Pemerintah tidak akan bosan-bosannya untuk meminta bantuan dan bimbingan dari KPK dalam penyusunan anggaran dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar tidak berpotensi adanya penyalahgunaan baik dari kebijakan maupun implementasinya, sehingga sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujar Sekda.

Sekda menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi juga sudah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang penerapan e-budgeting dan e-planning dan langkah ini akan diikuti oleh pusat di beberapa kementerian yang belum menerapkan e-planning dan e-budgeting.

Koordinator Wilayah Sumatera II Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution (Choki) (tengah) (foto Humas)

Sekda menjelaskan, upaya yang dilakukan KPK ini karena KPK melihat potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. “Artinya kita bersama menginginkan adanya optimalisasi pendapatan pajak asli daerah dan retribusi daerah yang menjadi perhatian, mengapa daerah ini yang potensinya besar tapi penerimaannya kecil, apakah membutuhkan perhatian KPK, apa yang kita lengah dan apa support dan dukungan yang bisa diberikan oleh KPK, dimana dan kapan KPK harus turun dan memberikan bantuan, agar Pemda benar-benar memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu menggali, meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah,”jelas Dianto

Ditambahkannya, selama ini pendapatan dari pajak kendaraan kita hanya mendapatkan angka, tidak diajak untuk menghitung dan jika KPK turun diharapkan akan menggandeng Pemda untuk menghitung bagi hasil. Jika KPK sudah masuk ke ranah ini artinya peluang kami untuk menambah pendapatan asli daerah akan semakin besar.

Sebelumnya, Koordinator Wilayah Sumatera II Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution (Choki) menyampaikan, ada beberapa sektor strategis yang akan menjadi fokus tim Korsupgah KPK, dan KPK akan membantu Provinsi Jambi. Salah satunya adalah terkait penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Ada lima item yang dikelola Pemprov Jambi, yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN), air permukaan, cukai rokok, dan pajak bahan bakar minyak.

“Intinya KPK akan mendampingi Pemprov Jambi dalam penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Ini yang nantinya apabila dilaksanakan dengan baik, akan meningkatkan penerimaan daerah bagi Provinsi Jambi.

Kepala dan utusan OPD Pemerintah Provinsi Jambi (foto Humas)

Pemerintah sudah menyampaikan data kepada saya terkait masalah target realisasi dan apa hasil target tersebut, bagaimana perkembangan Samsat. Kita mau coba dalami dimana masalah dalam penerimaan pajak, jika masalah ada di Polda saya akan turun kesana, jika masalah ada di bank daerah saya akan turun kesana. (Maria/Mustar/Adi).

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com