INFOJAMBI.COM — Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan suku bunga tinggi, dan fluktuasi nilai tukar rupiah, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
Besarnya utang jatuh tempo yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam dua tahun ke depan dinilai menjadi ujian serius bagi ketahanan APBN, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan pembangunan nasional.
Baca Juga: Melihat Performance Bank Jambi Dalam Indikator GRC
Situasi ini memunculkan perhatian dari berbagai kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik, terkait kemampuan pemerintah mempertahankan kepercayaan pasar, sekaligus menjaga ruang fiskal tetap sehat.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai besarnya utang pemerintah Indonesia yang jatuh tempo pada 2026 harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, meskipun kondisi tersebut belum dapat langsung dikategorikan sebagai krisis fiskal.
Baca Juga: Pesantren Disuruh Tanam Cabai Demi Tekan Inflasi, Noviardi Ferzi : Bukan Solusi
Menurut Noviardi, nilai utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 833,96 triliun pada 2026, setelah pada 2025 berada di kisaran Rp 800,33 triliun, menunjukkan tekanan pembiayaan negara dalam dua tahun mendatang akan sangat berat.
Persoalannya bukan hanya terletak pada besarnya angka utang, melainkan pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas pembiayaan melalui mekanisme refinancing atau roll over utang secara sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga: Pengaruh Suku Bunga BI dan Inflasi yang Semakin Tinggi
“Satu hal yang harus dipahami publik, risiko terbesar bukan semata nominal utangnya, tetapi bagaimana pemerintah mencari ruang pembiayaan baru untuk menutup kewajiban jatuh tempo tanpa mengguncang APBN. Ketika pasar keuangan global sedang ketat, suku bunga tinggi, dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan, biaya utang baru otomatis menjadi lebih mahal,” ujar Noviardi, di Jambi, Jumat, 15 April 2026.
Selanjutnya ia menjelaskan, dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah dituntut menjaga kepercayaan investor terhadap surat utang negara. Sebab, jika sentimen pasar memburuk, maka yield obligasi dapat meningkat sehingga biaya bunga utang akan semakin membebani fiskal nasional.
“Indonesia memang belum berada dalam situasi gagal bayar, namun tekanan fiskal tetap nyata. Jika ruang APBN semakin banyak terserap untuk pembayaran bunga dan refinancing, maka kemampuan negara membiayai sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial bisa ikut tertekan,” katanya.
Noviardi menilai pemerintah perlu mengedepankan langkah konstruktif dan disiplin fiskal yang lebih kuat, terutama melalui optimalisasi penerimaan negara, penguatan hilirisasi industri, serta efisiensi belanja yang tidak produktif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi agar kepercayaan pasar tetap terpelihara.
Menurutnya, program hilirisasi yang saat ini terus didorong pemerintah dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat struktur penerimaan negara dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya nilai tambah industri domestik, ketergantungan terhadap pembiayaan utang diharapkan perlahan dapat ditekan.
“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan sekadar pertumbuhan berbasis konsumsi dan utang. Karena itu reformasi fiskal, penguatan industri nasional, dan keberanian melakukan efisiensi anggaran menjadi sangat penting agar utang tidak berubah menjadi tekanan struktural di masa depan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan utang harus dilakukan secara transparan dan hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan publik maupun penurunan kepercayaan investor.
“Utang negara masih bisa dikelola selama pemerintah mampu menjaga kredibilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi tetap bergerak, dan pasar percaya terhadap arah kebijakan nasional. Namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena tantangan ekonomi global ke depan tidak ringan,” katanya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
